Tambang Limestone dan Cadas Diduga Ilegal, Pakar Hukum Ungkap Tuntutan Pidananya

Rizky Amin

Diperbarui 19 Oktober 2023 17:48 WIB

Tambang Limestone dan Cadas Diduga Ilegal, Pakar Hukum Ungkap Tuntutan Pidananya

Jakarta, MI - Aparat penegak hukum (APH) seolah tutup mata dengan tambang Limestone dan Cadas diduga ilegal di Desa Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Pasalnya berdasarkan pengkuan warga sekitar, bahwa belum pernah melihat pihak kepolisian ke lokasi tambang yang tak jauh dari pabrik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk itu. Padalah tambang ini telah tiga tahun dibiarkan bebas beroperasi. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa kegiatan tambang ilegal dapat dituntut secara pidana. Hal ini sebagiamana dijelaskan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal itu menyebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160. Selain itu dalam pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara. "Jika ada bukti permulaan yang cukup, maka penegak hukum bisa memprosesnya. Kementerian yang membawahi melalui aparatur pengawasan bisa menghentikan kegiatan usaha yang diduga tidak berizin itu," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada Monitorindonesia.com, Kamis (19/10). Lanjut Abdul Fickar Hadjar, jika tidak ada pemutihan dan menbayar denda pada negara, maka bisa dituntut secara pidana melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara diantaranya tuntutan korupsi. "Dapat dituntut atas dugaan korupsi," tukas Abdul Fickar Hadjar. Terkait hal ini, pihak Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan Polres Kabupaten Bogor masih bungkam. Adapun lahan tambang yang memiliki luas sekitar 50 hektare. Pada pekan lalu, ratusan truk tronton masih mengangkut limestone dan batu cadas di wilayah itu. Limestone muda dan batu cadas ilegal tersebut menurut pekerja di lokasi dibawa ke sejumlah proyek-proyek yang ada di Jakarta. T ak hanya proyek swasta, limestone dan batu cadas terebut diduga digunakan untuk menguruk proyek milik Pemprov DKI Jakarta. Terpantau juga ada 11 alat berat hexavator beroperasi di lokasi. Lokasi tambang dikatakan ilegal karena ada izin operasi tambang dari pemerintah. (An) #Tambang Limestone dan Cadas

Topik:

Polri Kementerian ESDM Tambang ilegal Polda Jawa Barat Polres Bogor Kabupaten Tambang Limestone dan Cadas Diduga

Tambang Limestone dan Cadas Diduga Ilegal, Pakar Hukum Ungkap Tuntutan Pidananya

Berita Sebelumnya

Densus 88 Tangkap 6 Tersangka Teroris di Kalbar dan Sumsel

Berita Selanjutnya

Kejagung Periksa Staf Accounting Waskita Karya Terakait Korupsi Tol MBZ

Berita Terkait

Diperiksa KPK, Kepala Auditor IV BPK Padang Pamungkas Diduga Koordinir Kementerian ESDM

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K