Di hadapan Pimpinan KPK, Ganjar Cerita Atasan Palak Anak Buahnya

Jakarta, MI - Dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1) calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menyoroti sikap atasan yang tidak menjadi teladan bagi bawahan-bawahannya terkait tindakan antikorupsi. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menceritakan bahwa pada 2013 silam, dia pernah bertemu dengan pegawai berpangkat rendah yang melakukan korupsi. 

Ganjar bertanya mengapa dia melakukan aksi tersebut. Pegawai tersebut kemudian menjawab bahwa dia disuruh oleh atasannya.  "Kepada pegawai tersebut, kalau kamu disuruh, pimpinan meminta, katakan 100. Berapa yang kamu cari?,"

Pegawai itu menjawab "200, Pak."

Ganjar bertanya lagi "Yang 100 buat siapa?" 

Pegawai menjawab "Buat saya, saya bagi kepada teman-teman." 

Atas ceritanya itu, Ganjar berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan atasan-bawahan itu bisa dengan mudah diikuti oleh pegawai-pegawai lainnya. 

Tindakan itu terjadi, menurut Ganjar, lantaran nihilnya sosok pimpinan yang menjadi contoh dalam bertindak antikorupsi di sebuah lembaga. Jika tak ada sosok teladan di sebuah lembaga, lingkungan bersih dari korupsi dinilai tidak mungkin terciptakan. 

Ganjar pun membeberkan upaya agar lembaga antirasuah itu bisa semakin diandalkan dalam mengatasi kasus korupsi ke depannya. "Penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi kelambagaan yang ada dari APH," kata Ganjar.

Selain itu, menurutnya KPK perlu diberikan kewenangan penuh dalam melakukan investigasi agar bisa mengembalikan independensinya. "Ketika KPK independen, menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk diintervensi oleh siapapun," jelasnya.

Menurut Ganjar, dengan adanya koordinasi antara APH, maka upaya pemberantasan korupsi akan semakin kuat. Oknum-oknum yang ingin melakukan korupsi jadi akan berpikir beberapa kali sebelum melakukannya.

"Kejaksaan, Kepolisian juga bisa mendorong proses transaparansi untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi," tukasnya. (wan)