Diduga Terseret Korupsi BKKBI Tulungagung, Jokowi Didesak Copot Mensos Saifullah Yusuf

Jakarta, MI - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) berencana menggelar Konsolidasi Nasional dan aksi unjuk rasa terkait dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kasus korupsi yang hingga kini belum terselesaikan.

KAMAKSI meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf karena diduga terlibat suap dalam kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKKBI) Kabupaten Tulungagung".

"Dalam fakta persidangan, Jaksa KPK menyebutkan adanya aliran dana sebesar Rp2,5 miliar kepada Gus Ipul dan Khofifah.

"KPK harus segera mengusut tuntas kasus korupsi ini. Jika ada dugaan keterlibatan, KPK harus berani memeriksa dan menangkapnya. Kami juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui surat resmi karena dugaan kasus korupsi ini yang belum terselesaikan," kata Joko Priyoski, Ketua Umum KAMAKSI, Rabu (18/9/2024).

Fakta ini diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu, 29 Maret 2023. Saat itu, JPU menghadirkan mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo alias Pakde Karwo, sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim, Budi Setiawan.

Sebagian besar aliran dana diterima melalui Soekarwo, Karsali, Sugeng, dan Bappeda, dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp200 juta hingga Rp1,5 miliar.

Adapun aliran dana kepada Gus Ipul, yang diduga sebesar Rp2,5 miliar, disalurkan melalui Adc Satria, Sugeng, dan Kaban. Saat ini, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menjabat sebagai Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal PBNU.

Kasus ini terjadi saat Gus Ipul menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur. Seharusnya, PBNU mencopot Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekjen PBNU demi menjaga Khittah NU 1926.

Dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi BKKBI Tulungagung ini terkesan diabaikan oleh KPK. "Gus Ipul harus dicopot dari jabatan Menteri Sosial dan Sekjen PBNU sampai kasusnya tuntas," tegas Joko, yang juga merupakan Koordinator Nasional Kaukus Eksponen Aktivis 98 (Kornas KEA '98).

Beberapa elemen aktivis lainnya telah bergabung dalam Aliansi Tangkap Koruptor, di antaranya KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI), KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98 (KEA '98), PEMUDA PELAJAR MAHASISWA MITRA KAMTIBMAS (PPMK), PERGERAKAN RAKYAT BASMI KORUPTOR (PERAK), BARISAN PELOPOR ANTI KORUPTOR (BAPOR), GERAKAN BERSAMA RAKYAT LAWAN KORUPTOR (GEBRAK), dan sejumlah organisasi aktivis lainnya yang telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung.