Menanti Nyali BPK Audit Proyek Dikbud Malut, Kerugian Negara Berani Diungkap?
![Aldiano Rifki](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/XNyI5VRYut5ImW6o0Y2dgeozbFJ6AXnHLqpUBp2P.jpg )
![Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea (Foto: MI/RD) Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-bpk-ri-perwakilan-maluku-utara-marius-sirumapea-foto-mird.webp)
Sofifi, MI - Nyanyian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) Imran Jakub terkait sejumlah kejanggalan di proyek Dikbud sejak tahun 2021, 2022, dan 2023 ini, direspon positif oleh lembaga auditor.
Dikbud saat itu dipimpin oleh almarhum Imam Makhdy Hasan dan Sekretaris Dikbud Fahmi Alhabsy yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sebelumnya, Imran menegaskan, bahwa proyek yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2021 hingga tahun 2023 itu harus diusut tuntas oleh penegak, diharapkan sampai ke akar-akarnya.
“Penegak hukum proses dulu, kalau aparat masuk silahkan masuk,” katanya, baru-baru ini.
Bahkan, pihaknya meminta kalau bisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki proyek Dikbud Malut yang dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, yang diduga syarat dengan korupsi.
“Saya mendukung, bila perlu KPK masuk,” harap Imran.
Kepala Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea ketika dikonfirmasi Monitorindonesia.com baru-baru ini, di Sofifi, terkait dugaan proyek bermasalah ini, mengatakan, Imran Jakub sebagai Kepala Dikbud saat ini disarankan agar serius menyelesaikan masalah diinternalnya.
“Yah, sebenarnya kan sebagai Kadis dia (Imran Jakub) harus bertanggung jawab, kalau menurut dia ada masalah,” pintanya.
Selain itu, pihaknya berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan audit terhadap proyek-proyek tersebut.
Tidak hanya itu, dia juga mengakui bahwa telah mengantongi Laporan Keuangan Dikbud Malut di beberapa tahun terakhir ini, sehingga BPK lebih mudah melakukan audit.
“Tapi, yah dalam posisi ini, kemarin kan kami banyak melihat didalam Laporan Keuangan ini, mungkin kami akan memeriksa langsung belanjanya. Karena saat ini, kita fokus pada akun-akun kewajaran penyajian,” kunci Marius. (RD)
Berita Sebelumnya
![Langkah Berani Pj Gubernur Malut, Mutasi Ilegal Ahmad Purbaya Ditumpas! Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/samsuddin-a-kadir-1.webp)
Langkah Berani Pj Gubernur Malut, Mutasi Ilegal Ahmad Purbaya Ditumpas!
23 Juli 2024 11:49 WIB
![Rugikan Negara Sebesar Rp 120 Miliar, Kejati DKI Kejar BRI dan PT LCM Atas Kasus Penyimpangan Kredit Macet Gedung BRI (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bri-1.webp)
Rugikan Negara Sebesar Rp 120 Miliar, Kejati DKI Kejar BRI dan PT LCM Atas Kasus Penyimpangan Kredit Macet
22 Juli 2024 12:15 WIB
![Ahmad Purbaya Batalkan SK Mutasi 40 Staf, Kegaduhan Prosedural atau Ada Konspirasi? Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-bpkad-maluku-utara-ahmad-purbaya-foto-mird.webp)
Ahmad Purbaya Batalkan SK Mutasi 40 Staf, Kegaduhan Prosedural atau Ada Konspirasi?
20 Juli 2024 12:27 WIB
![BPK Temukan Masalah Sewa Rumah Dinas Pejabat BPS dan Anggaran Perjalanan LKPP Badan Pusat Statistik (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/Dp9YeAJ0GvQGUCHialpA95RM9cr6SIXU34qEmiKR.jpg)
BPK Temukan Masalah Sewa Rumah Dinas Pejabat BPS dan Anggaran Perjalanan LKPP
19 Juli 2024 14:23 WIB