Bahlil Jangan Banyak Bacot, Kalau Ada Mafia Gas Tangkap Saja!

Jakarta, MI - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, jangan banyak bacot soal dugaan adanya mafia gas LPG 3 kilogram. Jika memang ditemukan bukti dugaan tindak pidananya, maka tak ada alasan lagi untuk tidak menangkapnya melalui aparat penegak hukum (PAH). Baik Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kalau terbukti sebagai mafia harusnya di proses hukum saja oknum pejabat yang memiliki wewenang jangan lama-lama,, kalau sudah tahu jangan di diamkan kalau mendiamkan kejahatan berarti kejahatan juga, segera bertindak bukan hanya omon-omon saja," kata pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf kepada Monitorindonesia.com, Senin (10/3/2025) siang.

Menurut Hudi, mafia migas adalah kejahatan kepada rakyat yang membuat biaya hidup sangat tinggi. "Pejabat dan pengusaha jangan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat," tegasnya.

Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik Fernando Emas pun sependapat. "Seharusnya Bahlil segera melakukan penataan dan menyingkirkan para mafia yang dianggap sebagai penghalang gas LPG 3 Kg bisa dijual murah," kata Fernando sapaannya kepada Monitorindonesia.com, Senin. 

Sepertinya, ungkap dia, Bahlil tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sehingga lebih banyak ngomong daripada bekerja. 

"Sebaiknya Bahlil mundur saja dan jadi juru bicara pemerintah daripada jadi menteri yang tidak mampu bekerja namun hanya bisa omon-omon saja," katanya menambahkan.

Pun dia menduga, jangan-jangan Bahlil salah satu penikmat dari adanya mafia gas LPG 3 Kg? Sebagai Menteri ESDM, sindir dia, seharusnya dengan mudah bagi Bahlil membuat kebijakan setelah melakukan kajian dan koordinasi dengan pihak terkait agar harga gas LPG 3 Kg di masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. 

"Kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM yang ingin memberantas para mafia seperti pendekar tanpa ilmu yang menyebabkan hanya berkomentar saja tanpa ada tindakan nyata," pungkasnya.

Penting diketahui, bahwa Subsidi LPG 3 Kg sudah 18 tahun sejak 2007 diatur dalam Perpres RI 104/2007, di mana anggaran subsidi tahun 2025 sebesar Rp 87,5 trilyun untuk 8,17 juta metrik ton. Pemerintah menilai tidak tepat sasaran dan tidak tepat harga. Bahkan tersinyalir bocor hingga 60%.

Bahlil Lahadalia hendak menata pendistribusian LPG 3 kilogram sampai ke tangan masyarakat dengan harga murah. Namun, kata Bahlil, ada mafia yang tidak ingin rakyat dapat harga LPG 3 Kg murah.

"Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja," kata Bahlil di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).

Bahlil mengatakan negara sudah begitu besar memberikan subsidi untuk LPG yang nilainya mencapai Rp 87 triliun. Bahlil juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah tegas meminta agar seluruh subsidi tepat sasaran. "Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat," kata Bahlil.

Lantas Ketum Partai Golkar itu juga menyebut tak sesuainya harga penjualan LPG 3 Kg dan kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina merupakan wujud nyata pemerintah memperbaiki distribusi subsidi agar tepat sasaran.

"Pernah dengar kasus LPG? Pernah dengar siapa itu menterinya? Pernah dengar kasus Pertamax minyak siapa menterinya? Ini semua dalam rangka kita menjalankan ikhtiar agar seluruh subsidi yang punya rakyat itu harus sampai ke tangan rakyat. Tidak boleh dikorupsi oleh siapa-siapa, itu tujuannya, itu tujuannya," tukasnya.