Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Hentikan Perampokan Ini!

Jakarta, MI - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan praktik korupsi.

Dia menyebut bahwa praktik korupsi sebagai bentuk perampokan terhadap negara.

“Rakyat mengharapkan sekali Bapak Presiden Prabowo bisa menghentikan perampokan ini,” harapnya, Rabu (9/4/2025).

Ungkapan tersebut muncul menanggapi pernyataan Prabowo yang beberapa waktu lalu mengaku geram terhadap maraknya korupsi di Indonesia.

Prabowo Subianto menyatakan kegeramannya terhadap berbagai kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan saat berbincang bersama enam pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

Dalam diskusi tersebut, Prabowo menegaskan bahwa ia memahami kemarahan masyarakat dan turut merasakannya.

"Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi. Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan," jelasnya.

Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem peradilan yang bersih, Prabowo memaparkan rencananya untuk menaikkan gaji para hakim secara signifikan.

Ia menilai, kesejahteraan para penegak hukum harus diperhatikan demi menjaga integritas dan mencegah potensi suap.

"Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan rencana untuk meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi agar segera membahas implementasi kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap putusan-putusan hukum yang dianggap tidak adil atau menyakiti rasa keadilan publik.

Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus bersikap proaktif, termasuk mengajukan banding jika putusan pengadilan dinilai janggal.

"Saya suruh kejar delik-delik hukumnya. Ini masalah serius. Rakyat geram. Jangankan rakyat, kalian semua geram. We are not stupid. Kalau dia hilangkan Rp 100 triliun dan hanya dapat hukuman enam tahun, ini tidak masuk akal. Jadi saya sangat sependapat," tegasnya.

Dengan nada serius, Prabowo memastikan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya mendatang.