BPKP Kawal Akuntabilitas Bantuan ke Myanmar

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 27 Juni 2023 13:03 WIB
Banten, MI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut serta mengawasi penyaluran bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia kepada masyarakat Myanmar yang beberapa waktu lalu terdampak siklon tropis Mocha. "BPKP berterima kasih diikutsertakan di dalam delegasi ini dengan tugas untuk mengawal akuntabilitas keuangan maupun kinerja penyaluran bantuan ini," ujar Wawan Yulianto Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP. Dijelaskan, keikutsertaan BPKP dalam pemberian bantuan ke Myanmar guna memastikan kesesuaiannya. "Kami juga dilibatkan dalam pengiriman bantuan ke Pakistan, Vanuatu dan beberapa negara lainnya, bantuan yang disalurkan tentu harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel," ujarnya. Bantuan kemanusiaan dilepas langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri serta delegasi Indonesia di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (26/6). Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pengiriman bantuan ini merespons surat resmi permintaan bantuan yang dikirimkan Myanmar kepada Indonesia. Dirinya menjelaskan kalau bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Myanmar. Menko Muhadjir menerangkan, bantuan yang diberikan berupa logistik dan peralatan sebanyak 45 ton yang terdiri dari terpal, tenda keluarga, tenda pengungsi, perkakas pertukangan, makanan siap saji, peralatan higienis, selimut, matras, dan generator dengan nilai kurang lebih 525.464 dolar AS atau Rp7,8 miliar. Dirinya juga menambahkan kalau Indonesia juga menyediakan alat angkut pesawat Hercules untuk membawa bantuan dari negara ASEAN (AHA Center) dari depo Subang di Malaysia ke Yangon, Myanmar. Bantuan tersebut dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 8560 dan My Indo Airlines, yang sesuai jadwal akan tiba di bandara internasional Yangon, Myanmar pada pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama. Seperti diketahui, siklon tropis Mocha telah merusak fasilitas publik dan infrastruktur bangunan di sebagian besar wilayah Rakhine State. Data sementara memperkirakan ada sekitar 1,23 juta orang terdampak dan 70 persen dari Rakhine State mengalami kerusakan. Di samping itu musim hujan semakin memperburuk situasi di mana sebagian besar fasilitas publik rusak parah. Akibatnya, ribuan korban harus mengungsi ke tempat penampungan sementara.     #BPKP Kawal Akuntabilitas Bantuan ke Myanmar

Topik:

BPKP Bantuan ke Myanmar

Berita Sebelumnya

Adrianto Djokosoetono Diangkat Jadi Dirut Blue Bird

Berita Selanjutnya

INDEF Nilai OJK Kurang Progresif Terhadap Kredit Macet Bank Mayapada

Berita Terkait

Hukum
BPKP RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

BPKP Bantah Auditor Perkara Impor Gula Baru Lulus CPNS 2024

7 Agustus 2025 17:02 WIB

Hukum
Gedung BPKP RI (Foto: Dok MI/Aswan)

Alibi Kubu Tom Lembong Laporkan Auditor BPKP ke Pengawas dan Ombudsman

5 Agustus 2025 16:13 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, resmi menghirup udara bebas pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Nama-nama Hakim dan Auditor BPKP yang Dilaporkan Tom Lembong

5 Agustus 2025 15:55 WIB

Hukum
Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menghirup udara bebas, dikeluarkan dari Rutan Cipinang pada Jumat (1/8/2025) malam. Tom dijemput oleh sang istri, Franciska Widjaja, eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, tim kuasa hukum, dan para pendukungnya.

KY dan MA Didesak Usut Dugaan Kriminalisasi Kasus Impor Gula Seret Jaksa, Hakim, BPKP dan Jokowi

4 Agustus 2025 13:30 WIB

Perspektif
Perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong (Foto: Dok MI/Istimewa)

Menggugat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong: Cacat Logika dan Cacat Hukum

13 Juli 2025 17:39 WIB

Hukum
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Desak Kejagung Seret PTPN dan PT RNI di Korupsi Impor Gula, Ekonom Singgung Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP

2 Juli 2025 22:59 WIB