AS Siapkan Sanksi Baru Setelah Menolak Aneksasi Rusia Atas Wilayah Ukraina

Jakarta, MI - Presiden Joe Biden berjanji bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui klaim Rusia atas wilayah kedaulatan Ukraina dan siap menjatuhkan sanksi baru begitu Moskow mencaplok wilayah baru Ukraina. Berbicara kepada para pemimpin pulau Pasifik, Biden mengecam referendum yang dilakukan pasukan pro-Rusia di wilayah Ukraina. Dia memyebut pemungutan suara itu sebagai "kepalsuan mutlak" dengan mengatakan hasilnya "dibuat di Moskow." Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutunya untuk menjatuhkan sanksi setelah Rusia mencaplok wilayah baru Ukraina, katanya. Presiden Rusia Vladimir Putin mulai mencaplok empat wilayah Ukraina ke Rusia pada hari Jumat ini dan tanggapan AS diperkirakan akan segera menyusul. “Saya ingin sangat jelas tentang ini, Amerika Serikat tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak pernah mengakui klaim Rusia di wilayah kedaulatan Ukraina,” kata Biden seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Jumat (30/9). Dia menegaskan sanksi tersebut diharapkan menargetkan "individu dan entitas di dalam dan di luar Rusia yang memberikan dukungan untuk tindakan ini," katanya. “Serangan Rusia ke Ukraina dalam mengejar ambisi kekaisaran adalah pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan serta integritas teritorial,” kata Biden. Sementara itu, langkah Presiden Vladimir Putin akan mencaplok empat wilayah Ukraina dinilai PBB sebagai "eskalasi berbahaya" dan membahayakan prospek perdamaian, sementara Kyiv memperingatkan hal itu akan menimbulkan tanggapan keras. Rencana pencaplokan 15 persen wilayah Ukraina oleh Moskow, setelah apa yang dikatakan oleh Kyiv dan negara-negara Barat sebagai referendum palsu yang digelar di bawah todongan senjata di daerah-daerah yang diduduki Rusia, menunjukkan Putin menggandakan perangnya meskipun menderita kekalahan besar di medan perang bulan ini dan ketidakpuasan di dalam negeri akibat mobilisasi militer parsial yang dikritik secara luas. Putin mengatakan bahwa "semua kesalahan" yang dibuat dalam panggilan untuk memperkuat operasi militer Rusia di Ukraina harus diperbaiki. Pernyataan itu merupakan pengakuan publik pertamanya bahwa "mobilisasi parsial" yang ia umumkan pekan lalu tidak berjalan mulus. "Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah8 Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan.