Apa Kabar Menteri Johnny yang Katanya BTS Kominfo Bukan Soal Korupsi?

Jakarta, MI - Sebelum ada penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo, Menteri Kominfo Johnny G Plate pernah mengatakan bahwa penggeledahan Kantor Kominfo pada beberapa waktu lalu oleh Kejaksaan Agung bukan soal korupsi. "Terkait BTS, ini bukan soal korupsi. Masa kita pastikan korupsi?" kata Plate, usai peresmian pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022) lalu. [caption id="attachment_501099" align="alignleft" width="300"] Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022)[/caption] "Ini BLU BAKTI, itu ciri khasnya punya kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satuan kerja (satker) lainnya di bawah direktorat jenderal. Kalau BLU itu dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya," tambahnya. Namun pada kenyataannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Rabu (4/1) kemarin menetapkan tiga (3) tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 berinisial YS dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) inisial GMS. Akibat perbuatannya, para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Udang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meski telah menetapkan tiga tersangka, Kejagung menegaskan bakal terus menyidik dugaan korupsi di lingkungan BAKTI. Kejagung tidak akan berhenti kepada para tersangka yang telah ditetapkan. Bahkan, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Sekjen Partai NasDem itu. “Ini baru awal, kita lihat ke depan. Karena penyidikan masih berjalan terus,” kata Ketut Sumedana, Kamis (5/1). Kasus korupsi yang membelit BAKTI tentu menambah beban Menkominfo Johhny G. Plate. Pasalnya, saat ini partai NasDem yang menaungi Johhny tengah didesak untuk mundur dari kabinet oleh PDIP, buntut pencapresan Anies Baswedan. Namun hal itu telah dibantah oleh pihak NasDem. Proyek BTS Tanggung Jawab Menteri Johnny G Plate Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto meminta, Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat. “Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menteri Kominfo, Johnny G Plate,” kata Agus, Senin (28/11/2022) lalu. Agus menuturkan, meskipun dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS. Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri. Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020. “Direktur BAKTI ditunjuk oleh Menkominfo,” kata Agus. Untuk itu ICW mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate soal dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G itu.