BI Rekomendasikan Rp 1.000 Jadi Rp 1, Ekonom: Sebaiknya Buat Roadmap Dulu

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 Juni 2023 15:41 WIB
Jakarta, MI - Ekonom Bhima Yudhistira mengungkapkan berbagai keuntungan yang bisa didapat dari aksi Redenominasi Rupiah yang direncanakan oleh Bank Indonesia. Menurutnya redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, penyederhanaan laporan keuangan. Selain itu, redenominasi Rupiah Rp 1.000 Jadi Rp 1 juga bisa mencegah kesalahan penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak. Namun, Bhima menyarankan, perlu adanya penyusunan peta jalan sebelum redenominasi rupiah benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat. “Jika BI mau lakukan redenominasi rupiah sebaiknya buat roadmap dulu sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa bersiap,” kata sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS itu, Selasa (27/6). Menurut Bhima, redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek. “Beberapa pertimbangan sebelum lakukan redenominasi yakni stabilitas inflasi harus terjaga. Pra kondisi ideal adalah inflasi kembali ke level pra pandemi dulu atau di kisaran 3 persen. Lebih rendah dari itu lebih bagus,” jelasnya. Sementara itu, inflasi Indonesia masih di kisaran 4 persen dan sedang dibayangi ancaman el nino yang berisiko menaikkan inflasi. “Pertimbangan utama jika memaksa redenominasi disaat inflasi masih tinggi adalah kekhawatiran terjadinya Hiperinflasi. Ini dipicu oleh perubahan nominal uang hasil redenominasi mengakibatkan para pedagang untuk menaikkan pembulatan harga ke atas,” papar Bhima. “Sebagai contoh, harga barang sebelum pemangkasan nominal uang Rp 9.200 kemudian ga mungkin kan jadi Rp 9,5 paska redenominasi, yang ada sebagian besar harga dijadikan Rp 10. Ada pembulatan nominal baru ke atas. Akibatnya harga barang akan naik signifikan. Ini sulit dikontrol oleh pemerintah dan BI. akibatnya apa? Hyperinflasi yang memukul daya beli,” pungkasnya. (AL) #BI Rekomendasikan Rp 1.000 Jadi Rp 1#BI Rekomendasikan Rp 1.000 Jadi Rp 1

Topik:

BI rupiah

Berita Sebelumnya

INDEF Nilai OJK Kurang Progresif Terhadap Kredit Macet Bank Mayapada

Berita Selanjutnya

Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 29 M, Mantan Anak Buah Sri Mulyani, Angin Prayitno Sebut Tuntutan Jaksa "Zalim"

Berita Terkait

Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Dana APBD yang Disimpan di Rekening Giro Pasti Diperiksa BPK

24 Oktober 2025 09:56 WIB

Ekonomi
Nilai tukar rupiah melemah ke Rp16.629 per Dolar AS (Foto: Ist)

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.629 per Dolar AS

23 Oktober 2025 16:13 WIB

Hukum
Ilustrasi - Temuan BPK RI - Bank Indonesia (BI) (Foto: Dok MI/Diolah)

BPK Temukan Selisih Kurang Rp 1,3 T dari Nilai SBN BI

23 Oktober 2025 12:02 WIB

Ekonomi
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian (Foto: Ist)

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp233 Triliun, Mendagri Sebut Data BI Kurang Valid

20 Oktober 2025 14:40 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB