Dulu Bahlil Kekeuh Investasi Asing di IKN Rp 50 Triliun, Sekarang Kok Katanya Belum Ada! Bohong Ya?

Jakarta, MI - Dulu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kekeuh bahwa investasi asing yang sudah masuk IKN dari luar negeri mencapai Rp50 triliun. Namun, pada Juni 2024 ini, Bahlil malah menyatkan bahwa sampai saat ini belum ada investasi asing yang masuk ke IKN.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024) kemarin, dihadapan wakil rakyat Bahlil mengatakan bahwa investasi asing di IKN baru akan masuk dalam tahap pembangunan kedua.

"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing? Desain kita itu adalah cluster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran satu. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua,"  kata Bahlil.

"Nah sekarang mereka belum bisa lakukan. Kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di cluster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan," tambah Bahlil.

Pun, Bahlil mengakui sudah melakukan komunikasi dengan pihak investor asing yang sudah menyatakan minatnya untuk masuk ke IKN. "Asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di cluster kedua itu baru bisa clear, baru bisa clear. Itu menyangkut dengan IKN," kata Bahlil.

Pernyataan Bahlil sebelumnya
Bahlil sebelumnya menepis pernyataan Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md dalam debat Pilpres 2024 kedua yang menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) minim investasi.

Bahlil menegaskan bahwa pernyataan tersebut keliru karena pada kenyataannya sudah banyak perusahaan yang berinvestasi di IKN, termasuk perusahaan dari luar negeri yang nilainya investasinya mencapai Rp50 triliun.

"Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk sekitar kurang lebih Rp50 triliun," kata Bahlil saat menghadiri simposium bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu.

Bahlil menjabarkan bahwa investasi asing tersebut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa yang bergerak di sektor jasa, seperti perhotelan, mal, sarana pendidikan, dan rumah sakit.

Meski demikian, kata dia, investasi asing tersebut baru akan masuk pada kluster kedua setelah semua infrastruktur penunjang sudah selesai.

"Itu infrastrukturnya harus diselesaikan dahulu. Jadi, kluster pertama kebijakan kami adalah memprioritaskan investasi dalam negeri, mereka (investasi asing) masuk di kluster kedua," katanya.

Selain investasi dari negara luar, IKN juga dikatakannya diminati oleh investor dari dalam negeri. Tercatat beberapa perusahaan besar seperti Mayapada dan Agung Sedayu Grup telah menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara.

"Memang benar ada Agung Sedayu Grup, Mayapada. Agung Sedayu bahkan sudah 40—50 persen (progres pembangunan, red.) hotel bintang lima. Kemudian ada juga rumah sakit dan sport center," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan skema pembiayaan pembangunan IKN berasal dari APBN dengan total nilai investasi Rp400 triliun—Rp560 triliun, tergantung pada seberapa besar kenaikan inflasinya. "Nah, dari total itu 20 persen dibiayai APBN, dan itu dilakukan bukan 1 tahun 2 tahun, melainkan 15 sampai 20 tahun sisanya itu investasi," kata dia.

Sementara itu, Jokowi juga pernah mengatakan IKN kebanjiran investasi alias over-subscribed. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat.

"Saya kaget jajak pasar pertama oversubscribed sampai 25 kali, otoritas IKN juga kaget, sehingga kawasan inti langsung sudah habis," kata Jokowi waktu itu.

Jokowi mengaku sempat berniat mengundang 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, niatan itu langsung ditepis mengingat kawasan inti di IKN sudah ludes diborong investor. "Ini baru menyiapkan lagi kawasan berikutnya. Kalau ini nanti sudah jadi, baru nanti bapak ibu saya undang lagi untuk ikut mendukung (IKN)," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memastikan pembangunan IKN tak akan memberatkan APBN. Alih-alih itu, semua dana yang digunakan murni berasal dari para investor yang menanamkan modalnya di wilayah itu.

Tak hanya itu saja, dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak pesimis dengan dana pembangunan IKN yang mencapai Rp460 triliun. "Negara sebesar ini jangan kita pesimis dong, membangun (IKN) kurang lebih kalau sekarang US$29 miliar, masa kita grogi, kira-kira kan kalau dirupiahkan Rp460 triliun," katanya.