Ganjar: Kejar Pajak Orang Kaya, Potensi Rp 81 T Tanpa Bebani Rakyat

Jakarta, MI - Eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar pemerintah lebih fokus mengejar pajak dari orang-orang kaya daripada menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Ia menilai langkah tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian tanpa memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

Dalam video berdurasi sekitar 10 menit yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Ganjar mengkritisi kebijakan kenaikan PPN dan memberikan catatan penting terkait potensi besar dari pajak kekayaan. Menurutnya, pajak dari kelompok masyarakat dengan aset besar dapat menghasilkan pendapatan negara hingga Rp 81,6 triliun.

"Menaikkan PPN menjadi 12% mungkin terlihat sebagai solusi cepat, tapi sebenarnya ada jalan yang lain. Satu, terhadap pajak kekayaan yang menarget mereka yang memiliki aset besar bisa menghasilkan kurang lebih Rp 81,6 triliun. Ini mengurangi ketimpangan tanpa membebani kelompok miskin," kata Ganjar dalam video yang dikutip, Kamis (19/12/2024).

Potensi pendapatan negara dari pajak orang kaya yang diusulkan Ganjar pun jauh lebih besar daripada pendapatan negara dari kenaikan PPN. 
Berdasarkan data, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan negara hanya berpotensi mendapat tambahan penerimaan hingga Rp 75 triliun dari kenaikan PPN menjadi 12% di 2025.

Ganjar memaparkan data yang menunjukkan potensi besar dari pajak orang kaya. Menurutnya, pajak ini bisa mendulang pendapatan negara hingga Rp 81,6 triliun, atau sekitar 8,79% lebih besar dibandingkan potensi kenaikan PPN menjadi 12% yang diproyeksikan mencapai Rp 75 triliun. 

"(Potensinya) sekitar Rp 75 triliun dari PPN-nya," ujar Febrio di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Ganjar juga menyoroti potensi besar dari sektor tambang dan kelapa sawit. Kedua sektor ini, menurutnya, sedang mengalami windfall atau kenaikan keuntungan besar-besaran, sehingga berpotensi menyumbang hingga Rp 300 triliun kepada negara.

Selain itu, Ganjar mengungkapkan ada juga pajak karbon yang tidak hanya mendatangkan pendapatan, tetapi juga menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Instrumen pajak baru ini seharusnya bisa dioptimalkan pemerintah.

"Kebijakan-kebijakan ini, di samping meningkatkan penerimaan negara, juga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," papar Ganjar.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan para pendiri bangsa yang bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Maka dari itu dia mengajak kepada semua pemanggu kebijakan, wakil rakyat, dan seluruh elemen bangsa untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%.

"Mari kita berani memilih jalan yang lebih adil dan lebih visioner. (10:21) Mari kita diskusi. Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyat," pungkas Ganjar.