Kemendikti Saintek Bahas 3 Skema Tukin Dosen ASN 2025

Jakarta, MI - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mengumumkan rencana pembagian tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tiga skema yang tengah disusun. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, usai menghadiri rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Dalam pernyataannya, Togar menyebut bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen serius terhadap alokasi anggaran tukin bagi dosen ASN.

“Tukin kita baru mendengar adanya kabar dari Ketua Banggar DPR bahwa pemerintah kira-kira komit sekitar Rp2,5 triliun. Skemanya, kita mengusulkan tiga opsi,” ujarnya. 

Opsi pertama disebut dengan opsi cukup dengan besaran dana Rp2,8 triliun atau yang paling mendekati nominal yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Rp2,5 triliun. Dengan skema tersebut, Togar mengemukakan prioritas pemberian dana tukin akan diberikan pada dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker).  

Perguruan tinggi yang dimaksud adalah perguruan tinggi yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah Kementerian atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang belum memiliki sistem remunerasi, yaitu pemberian imbalan kepada pegawai berupa gaji, tunjangan, dan bonus sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

“Skema kedua itu lebih tinggi lagi [anggarannya]. Sama ya PTN Satker, PTN BLU, tapi BLU yang sudah punya remunerasi, tapi masih di bawah tukin besarannya,” jelasnya. 

Togar juga menyebut bahwa skema kedua ini membutuhkan alokasi dana sebesar Rp3,6 triliun. Ia menambahkan bahwa skema ini sudah diterapkan oleh pemerintah di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk usulan skema ketiga dia mengungkapkan butuh dana sebesar Rp8,2 triliun karena memungkinkan seluruh dosen ASN di Indonesia mendapatkan tukin. 

“Nah yang ketiga, semua dapat. Semua kita, dosen-dosen PNS kita, 81.000 orang itu dapat tukin,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, sebelumnya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran tukin dosen ASN sebesar Rp2,5 triliun untuk tahun 2025. Dengan anggaran tersebut, sebanyak 33.957 dosen ASN akan menerima pembayaran tukin. Namun, mekanisme pencairannya masih akan disusun lebih lanjut oleh Kemendikti Saintek.

“Bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan Tukin tahun 2025 terbayarkan Rp2,5 triliun. Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan Tukin,” pungkasnya.