Bahlil Bikin Rakyat Makin Menderita, Lawan Presiden Prabowo?

Jakarta, MI - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melakukan upaya penggembosan wibawa dan kepemimpinan Prabowo Subianto dengan mengeluarkan kebijakan larangan penjualan LPG 3 kilogram (kg) di pengecer yang membuat rakyat menderita.

"Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bikin rakyat makin susah dan menderita. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadhan," kata Muslim saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Senin (3/2/2025) malam.

Menurut dia, tindakan Bahlil tersebut, bertentangan dengan Prabowo yang pro terhadap rakyat. "Nampak Bahlil melawan presiden yang pro rakyat. Kelihatannya ada upaya gembosi wibawa dan kepemimpinan Prabowo," tandas Muslim.

Namun demikian, Bahlil sendiri menyatakan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit masyarakat dalam membeli gas elpiji 3 kilogram. 

Menurutnya, pemerintah hanya memperbaiki kebijakan penjualan gas melon tersebut supaya tepat sasaran. “Memang perubahan aturan ini pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada, tapi kami ingin supaya lebih cepat,” kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025). 

“Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan elpiji,” timpalnya. 

Bahlil memastikan, tidak akan ada pengurangan volume dan perubahan subsidi terhadap penjualan gas elpiji 3 kilogram yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat. 

Perbaikan tata kelola penjualan gas elpiji sangat diperlukan, mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk subsidi tersebut. 

“Kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG. Bapak-bapak semua sudah tahu bahwa dalam APBN, Rp 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil. 

“Teman-teman Pertamina dan Kementerian ESDM, saya mempelajari betul, sudah bekerja maksimal dari agen Pertamina masuk ke agen-agen, masuk ke pangkalan-pangkalan, baru masuk ke pengecer. Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi berapa yang dijual dan harganya berapa, itu masih clear,” jelasnya menambahkan. 

Penjualan yang tidak bisa dikontrol pemerintah dapat berpotensi membuat elpiji menjadi lebih mahal. Padahal, kata dia, pemerintah sudah memberi subsidi untuk pembelian gas melon tersebut. 

“Kenapa terjadi sekarang ada dinamika? Jadi sekarang kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naik ke statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina,” beber Bahlil. 

“Maka, tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina, dalam beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa, bapak ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol,” tukasnya.