Ekonom sebut Pemangkasan Anggaran Belanja Negara Bikin Ekonomi Kontraksi

Jakarta, MI - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun. Dia menilai bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan. "Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi," kata Anthony, Selasa (11/2/2025).

Langkah Presiden Prabowo, tambah dia, seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan. "Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya," jelasnya.

Pemotongan pos anggaran belanja tersebut tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh (besar) pada pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus," bebernya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi.

"Pengalihan atau realokasi anggaran pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan. Dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya," paparnya.

Anthony melihat, hal tersebut merupakan salah satu fungsi fiskal yang sangat penting. Redistribusi pendapatan. "Dalam hal ini, ekonomi politik anggaran presiden Prabowo nampaknya tidak berpihak pada sektor infrastruktur, tetapi lebih fokus dan menitikberatkan pada kelompok masyarakat miskin, yang menjadi sasaran makan bergizi gratis," pungkasnya.