DPR Dorong Penyelesaian IU-CEPA, Perkuat Diplomasi Dagang dengan Uni Eropa

Jakarta, MI - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IU-CEPA). 

Kesepakatan ini disebut sebagai perjanjian dagang bilateral paling komprehensif yang pernah dilakukan Indonesia dengan Uni Eropa.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa IU-CEPA merupakan bentuk kemitraan strategis yang mencakup tiga pilar utama, akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi, serta pengadaan publik; harmonisasi regulasi perdagangan; serta kerja sama dan peningkatan kapasitas.

"IU-CEPA bukan sekadar perjanjian dagang biasa, tetapi kesepakatan komprehensif yang harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kami ingin memastikan bahwa perundingan berjalan dengan prinsip fair trade," ujar Mardani dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (INTA), Iuliu Winkler, di Strasbourg, Prancis, Rabu (19/2/2025)

Saat ini, perundingan IU-CEPA masih berlangsung dan menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan di Indonesia maupun Uni Eropa, termasuk DPR RI dan Parlemen Eropa. 

Untuk memperkuat diplomasi serta membahas aspek-aspek krusial dalam perundingan, delegasi BKSAP DPR RI melakukan kunjungan diplomatik ke Strasbourg. Dalam pertemuan ini, Mardani menegaskan bahwa kedua belah pihak harus mencari solusi bersama atas hambatan negosiasi yang masih terjadi.

"Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai angka USD 30,77 triliun pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan potensi besar yang bisa lebih dioptimalkan jika IU-CEPA segera disepakati," tambahnya.

Mardani juga menyoroti pentingnya saling memahami dan menghormati prioritas nasional masing-masing negara dalam perundingan ini. "Kami berharap ada fleksibilitas dalam negosiasi, sehingga kesepakatan ini bisa segera diselesaikan dengan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak," tegasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo (Fraksi Partai Demokrat), Anggota BKSAP Jazuli Juwaini (Fraksi PKS), serta Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Andri Hadi. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal proses negosiasi ini. ***