Resmi! Prabowo Luncurkan Danantara

Jakarta, MI - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidato seremonial peluncuran Danantara pada Senin (24/2/2025), Prabowo mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani sejumlah regulasi penting yang menjadi dasar hukum bagi operasional badan investasi ini.

"Pada hari ini, Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara," papar Prabowo.

"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia." tambahnya.

Danantara akan berperan sebagai lembaga yang mengonsolidasikan dan mengelola aset dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar. 

Saat ini ada aset 7 BUMN yang rencananya dikelola Danantara yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mind ID.

Adapun total aset 7 BUMN itu (yang akan dikelola Danantara) ditaksir mencapai Rp 9.600 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, perekonomian Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Rp 22.139 triliun. Jadi aset di bawah kelolaan (Asset Under Management/AUM) Danantara adalah 43,36% dari perekonomian Tanah Air.

Dari segi pendanaan, Danantara memiliki kekuatan finansial yang cukup besar. Ketujuh BUMN yang berada di bawah pengelolaannya secara historis merupakan kontributor utama dividen bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2023, 7 BUMN itu menyumbang dividen sekitar Rp 73 triliun dan pada 2024 diperkirakan bisa mencapai Rp 76 triliun. Jumlah itu adalah 90% dari total setoran dividen BUMN ke APBN.