Bongkar Kecurangan! Lima Produsen MinyaKita Disegel

Jakarta, MI - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap kecurangan takaran Minyakita yang marak terjadi di pasaran. 

Dalam upaya memberantas praktik ilegal ini, Amran menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Kapolri untuk memastikan para pelanggar mendapat sanksi tegas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri. Siapa pun yang bersalah akan ditindak tegas. Jika kita kompromi, itu sama saja memelihara kejahatan, dan yang dirugikan adalah rakyat," kata Andi Amran dalam kunjungannya ke Solo, Selasa (11/3/2025).

Ia menegaskan bahwa temuan Minyakita dengan takaran yang tidak sesuai standar 1 liter telah menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Amran juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso guna meningkatkan pengawasan langsung di lapangan.

"Kami kompak dengan Pak Mendag, dan informasi awal justru dari beliau. Kami langsung mengecek ke lapangan," imbuhnya.

Kata dia, sejauh ini sudah ada lima tempat produksi Minyakita yang disegel oleh aparat lantaran menjual produk minyak goreng murah tersebut dengan takaran di bawah standar.

"Hari Sabtu ada tiga tempat yang disegel, hari ini dua lagi. Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk mempermainkan rakyat kecil. Jika bisa dipidana, pasti dipidana," ungkap Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyoroti kasus serupa yang terjadi di Pasar Gede. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Tim Satgas Pangan untuk memastikan bahwa takaran Minyakita benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kami menemukan ada selisih sedikit. Tim Satgas Pangan sudah berkomunikasi dengan produsen agar lebih teliti dalam memastikan berat bersih produk benar-benar 1 liter," tutur Respati.

Jika ditemukan pelanggaran, lanjutnya, maka produk Minyakita yang tidak memenuhi standar harus segera ditarik dan diganti.

"Kami di daerah bertindak sebagai pengawas agar masyarakat tidak dirugikan. Jika kasusnya memenuhi unsur pelanggaran hukum, kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti," tegasnya.