Pendapatan Negara Terkendala Dinamika Global, DPR Dorong Peningkatan Perpajakan dan Penetrasi Pasar

Jakarta, MI - Hingga 31 Maret 2025, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 516,1 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp 620,3 triliun. 

Dalam konteks ini, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya dorongan lebih lanjut terhadap peningkatan pendapatan negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks.

Menurut Anis, penerimaan perpajakan hingga akhir Maret 2025 hanya tercatat 16,1 persen dari target APBN, sebuah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 yang melampaui 20 persen, dan tahun 2023 yang mencapai 24,96 persen.

"Turunnya angka ini tentu tidak terlepas dari pengaruh dinamika ekonomi global serta efisiensi penerapan Coretax," jelasnya saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Anggota Komisi XI DPR ini pun memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki situasi tersebut. Ia mendorong pemangku kebijakan untuk segera melakukan perbaikan pada sistem Coretax dan menggencarkan penetrasi pasar Indonesia, khususnya di Amerika Serikat. 

“Ada potensi besar yang bisa diraih, dengan asumsi kita bisa menguasai 10% pangsa pasar, potensi tambahan yang bisa didapat mencapai $6,4 miliar," ungkap Anis. 

Potensi ini, lanjutnya, akan memberikan dampak signifikan pada ekonomi Indonesia, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor padat karya.

Namun, Anis juga mencatat dampak penurunan harga komoditas terhadap penerimaan negara, khususnya pajak dan PNBP. "Penurunan harga komoditas memang sangat mempengaruhi penerimaan negara, dan kami telah mengingatkan pemerintah untuk memitigasi dampak anjloknya harga tersebut," paparnya.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi atas tren positif dalam penerimaan pajak per Maret 2025 dibandingkan tahun lalu, meskipun harus terus dijaga. "Penerimaan pajak kumulatif yang meningkat dari Desember 2024 hingga Maret 2025 menunjukkan hasil yang positif, namun kinerja ini harus terus dipertahankan," ujar Anis.

Sebagai penutup, Anis menyoroti pentingnya realisasi anggaran yang tepat waktu. Menurutnya, meskipun sering kali menjadi tantangan, keterlambatan penyerapan anggaran oleh berbagai instansi pemerintah harus segera diperbaiki. 

“Ketidakpastian global semakin nyata, dan setiap lini pemerintah perlu berusaha lebih keras agar anggaran dapat terserap dengan efektif," tandasnya. 

Ia juga mengingatkan agar APBN segera didistribusikan ke sektor-sektor yang dapat memberi dampak pengganda (multiplier effect) yang tinggi, seperti sektor usaha kecil dan menengah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain itu, Anis merujuk pada data Survei Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama tiga bulan berturut-turut sejak Januari 2025, yang menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan untuk lebih fokus dalam meningkatkan daya beli masyarakat. ***