Gebrakan Prabowo: Beras Indonesia Segera Diekspor ke Malaysia

Jakarta, MI - Pemerintah Indonesia siap untuk mengekspor beras ke Malaysia, setelah mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang menyebut komunikasi intensif antara kedua negara sudah dilakukan, termasuk dengan pihak pengusaha Malaysia.

"Intinya dari Malaysia-nya kemarin sudah ketemu, pengusahanya sama saya juga. Kita bilang sesuai perintah Presiden, mekanismenya apa, kita ikuti. Yang jelas, perintah Presiden kita siap untuk ekspor beras ke Malaysia," tutur Sudaryono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Sudaryono menjelaskan bahwa Malaysia telah mengajukan estimasi kebutuhan beras impor sekitar 2.000 ton per bulan. 

"Kemarin bilangnya begitu, tapi kita lihat, ya kan kita lihat ininya. Kemarin bilang sama saya, ya kebutuhannya 2.000 ton sebulan," ujarnya.

Namun demikian, terkait kapan pengiriman akan dimulai, Sudaryono menyebut, masih menunggu keputusan dari pihak Malaysia. "Ini bolanya nggak di kami, bolanya di mereka (Malaysia)," jelasnya.

Ia pun memastikan bahwa secara prinsip, Indonesia sudah siap untuk mulai pengiriman kapanpun dibutuhkan. "Sudah, sudah, sudah. Bolanya ada di mereka," pungkasnya menegaskan kesiapan Indonesia.

Malaysia Mengalami Krisis Beras

Mengutip laporan The Malaysian Reserve, sektor perberasan Malaysia tengah menghadapi tekanan serius. Negara ini terjebak dalam ketergantungan impor yang semakin besar, minimnya peningkatan hasil panen domestik, serta hambatan struktural yang memperlambat langkah menuju kemandirian pangan.

Rasio swasembada beras (SSR) Malaysia turun menjadi 56,2% pada 2023, turun 6,4% dari tahun sebelumnya.

Adapun pemerintah Malaysia menargetkan SSR 75% pada 2025, namun banyak pihak menilai target itu kian jauh dari jangkauan. Bahkan, BIMB Securities menyebut target tersebut sebagai misi yang mustahil.

Turunnya rasio swasembada beras di Malaysia dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari alih fungsi lahan, tanah yang semakin rusak, irigasi yang ketinggalan zaman, hingga populasi petani yang menua. 

Selain itu, dampak perubahan iklim ekstrem telah menghantam lebih dari 10.430 hektar lahan sawah dan mengacaukan siklus tanam yang semestinya.

Petani pun harus menghadapi tantangan seperti hama kumbang, ulat grayak, dan gulma yang makin menggerus produktivitas. 

Meskipun pemerintah telah menaikkan harga minimum padi menjadi RM1.800 per ton dan memberikan subsidi, margin keuntungan tetap menyusut karena biaya produksi tinggi.

Direktur IADA Barat Laut Selangor, Mario Valeriano mengungkapkan, "Dengan subsidi RM500 per ton di bawah Skema Subsidi Harga Padi (SSHP), petani dijamin memperoleh pendapatan minimum RM2.000 per ton."

Meski sejumlah langkah telah diambil, upaya pemerintah dinilai belum menyasar persoalan mendasar, seperti perlunya reformasi total pada struktur industri beras dan peningkatan infrastruktur.

Malaysia kini menargetkan SSR sebesar 80% pada tahun 2030 mendatang. Namun, menurut Valeriano, target ini hanya akan tercapai jika ada peningkatan besar dalam infrastruktur irigasi, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi terhadap iklim ekstrem.