Pramudya Iriawan Ditunjuk jadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, MI - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Anggoro Eko Cahyo yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya.

Penunjukan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk sisa masa jabatan 2021–2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang dijalankan sesuai regulasi, demi menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan menjaga tata kelola jaminan sosial ketenagakerjaan tetap berjalan secara profesional dan akuntabel.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, kami di jajaran direksi siap menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Di sisa periode ini, kami akan mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menjaga kualitas pelayanan optimal kepada peserta,” tutur Pramudya dalam pernyataan resminya, Kamis (3/7/2025).

Sebelumnya, Pramudya merupakan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia dikenal aktif memperluas cakupan kepesertaan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Penunjukan ini dinilai strategis untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan lembaga.

Dalam rangka rotasi kepemimpinan, jabatan Direktur Kepesertaan kini diemban oleh Eko Nugriyanto. Sebelumnya, Eko menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan telah memiliki pengalaman luas dalam manajemen perlindungan pekerja melalui berbagai posisi operasional.

“Saya siap mengemban amanah yang diberikan ini. Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mohon doa dan dukungannya agar amanah ini bisa saya jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani untuk pekerja Indonesia yang lebih sejahtera,” kata Eko.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pergantian pucuk pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar. 

Meski terjadi perubahan, lembaga tetap berkomitmen menjalankan mandatnya secara profesional, mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta menjaga amanah dan kepercayaan para peserta.