Suntikan Modal Negara ke BUMN, Begini Penjelasan Erick Thohir

Jakarta, MI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) masih dapat diberikan oleh pemerintah dalam konteks penugasan saja.

Sementara itu, kebutuhan operasional dan investasi akan ditangani langsung oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Gini, untuk operasional kebutuhan dan investasi sudah ada di Danantara. Tapi kalau PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN yang dikonsolidasi dengan Danantara, jadi tergantung isunya apa," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, dikutip Rabu (17/9/2025).

Sebagai contoh, tiga BUMN telah memperoleh persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total Rp4,77 triliun pada tahun ini. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. PMN tersebut telah direstui oleh DPR Komisi VI.

Erick Thohir menjelaskan, dana tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat di sektor transportasi.

Rincian pemberian PMN antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI senilai Rp1,8 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI senilai Rp2,5 triliun, dan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA senilai Rp473 miliar.

"Ada 3 perusahaan yang akan diberikan PMN oleh Kementerian Keuangan," katanya dalam RDP dengan Komisi VI, dikutip Selasa (16/9/2025).

Erick merinci, alokasi PMN sebesar Rp1,8 triliun untuk KAI akan digunakan untuk pengadaan sarana KRL Jabodetabek.
"Dan tentu kalau kita bisa lihat, kembali untuk penggunaannya dari KAI sendiri mengadakan sarana KRL untuk pelayanan lintas Jabodetabek," jelasnya.

Adapun PELNI akan membeli tiga unit kapal penumpang. "Tentu ini bagian daripada perbaikan pelayanan untuk PELNI, dan juga peningkatan isu-isu daripada menekan daripada tingkat kecelakaan yang mungkin kita harus tekan, karena ini bagian dari pelayanan publik maksimal," tuturnya.

Sementara itu, PMN senilai Rp473 miliar untuk INKA akan difokuskan pada pembangunan fasilitas pabrik guna memproduksi rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek.

"Kalau di Madiun sendiri sudah out of date, ya tentu competitiveness ini diperlukan, apalagi pangsa pasar untuk gerbong kelas menengah, jadi yang bukan high class seperti kereta cepat, ini lagi sangat banyak demand-nya, tidak hanya di dalam negeri," imbuhnya.

Erick menegaskan bahwa PMN yang disalurkan kepada tiga BUMN tersebut bersifat penugasan pemerintah. Karena itu, mekanismenya tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, kemudian diberikan melalui Kementerian BUMN.

Sedangkan untuk kebutuhan modal operasional BUMN kini dikelola oleh BPI Danantara. "Untuk operasional, kebutuhan, dan juga investasi itu sudah dari Danantara. Tapi kalau PMN penugasan bisa saja dari Kemenkeu untuk ke Kementerian BUMN, yang dikonsolidasi dengan Danantara," tuturnya.