Krakatau Steel Terapkan Jam Kerja Baru untuk Tekan Beban Tanpa PHK

Jakarta, MI - PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) membantah kabar yang menyebut perseroan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari restrukturisasi keuangannya.

Direktur Utama Krakatau Steel, Muhamad Akbar, menegaskan bahwa perusahaan tidak mengambil langkah pemangkasan karyawan. Sebagai gantinya, manajemen memilih melakukan penyesuaian jam kerja untuk seluruh karyawan. 

Meski begitu, Akbar tak menyebut pasti bagaimana mekanisme pengaturan jam kerja baru menyusul restrukturisasi dan efisiensi internal tersebut.

"Ya, itu bagian dari upaya efisiensi. Jadi selama upaya itu konkret untuk menurunkan biaya kita akan lakukan. Karena kita sangat sadar, paham betul bahwa untuk menciptakan daya saing efisiensi nomor satu. Jadi selain kita minta dukungan kepada pemerintah, kita kan harus memperbaiki kinerja internal dulu. Itu yang nomor satu. (Teknisnya) itu teknisnya sama Direktur Sumber Daya Manusia," tutur Akbar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Akbar menyampaikan, pihaknya menghindari PHK dalam melakukan efisiensi karyawan. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Kita akan menjaga ekosistem itu. Karena kekhawatiran pemerintah dalam hal menumbuhkan ekonomi tentu PHK menjadi satu hal yang kita hindari," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyesuaian jam kerja telah diterapkan di sejumlah unit operasional Krakatau Steel. Kebijakan ini bersifat sementara, hingga kondisi keuangan perusahaan mulai menunjukkan pemulihan.

"Selama kinerja keuangan kita sudah memberikan sinyal sudah positif, maka kita akan evaluasi lagi program-programnya," kata Akbar.

Sebagai informasi, Krakatau Steel masih menanggung sisa utang sebesar US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp28,37 triliun (kurs Rp16.690). Utang itu merupakan bagian dari perjanjian restrukturisasi tahun 2019. Namun, perseroan optimistis dapat memangkas beban tersebut menjadi US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp18,34 triliun pada akhir 2025.