Pemerintah Siapkan Tim ke China untuk Bahas Utang Whoosh
Jakarta, MI - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pemerintah berencana mengirim tim ke China untuk membahas skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Meski demikian, Purbaya belum memerinci detail pembahasan yang akan dilakukan dengan pihak Whoosh.
"Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," kata Purbaya kepada wartawan di Surabaya, Senin (10/11/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana hasil sitaan dari koruptor dapat dimanfaatkan untuk membantu membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh.
Menkeu Purbaya, menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas detail dari rencana tersebut.
"Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya," jelas Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan kesiapannya untuk menanggung pembayaran utang KCJB yang diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Ia juga menekankan pentingnya pentingnya melihat manfaat proyek bagi masyarakat luas.
"Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," tutur Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dana hasil sitaan dari koruptor untuk membantu pembayaran utang proyek tersebut.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara), saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua," ujar Prabowo.
Topik:
purbaya-yudhi-sadewa kereta-cepat utang-whoosh chinaBerita Sebelumnya
Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, 11 November 2025
Berita Selanjutnya
OJK: 8 Pindar Belum Penuhi Modal Minimum Rp12,5 Miliar
Berita Terkait
APBN Defisit Rp479,7 Triliun per Oktober 2025, Purbaya: Masih Terkendali
20 November 2025 16:51 WIB
Purbaya soal Usul Legalisasi Thrifting: Tak Ada Toleransi untuk Barang Ilegal
20 November 2025 13:33 WIB