Produksi dan Ekspor Sawit Anjlok, Apa Kabar Korupsi BPDPKS yang Diusut Kejagung?

Jakarta, MI - Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) tak kunjung membuka dugaan penyelewengan anggaran di Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kasus yang disidik sejak 7 September 2023 lalu ini tak kunjung ada tersangkanya. Padahal, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Monitorindonesia.com pada beberapa waktu lalu telah mengonfirmasi perkembangan kasus ini kepada pihak Kejagung namun belum memberikan respons.

Di lain sisi, Kejagung terus merilis pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu. Kasus ini berkaitan dengan mafia minyak goreng hingga lahan sawit PT Duta Palma Group.

Pada Jum'at (2/8/2024) Kejagung memeriksa 10 saksi itu terdiri dari 7 Kepala Desa, 1 Petani, 1 PNS dan 1 Wiraswasta, yaitu:

1. RMMM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPP Pratama Rengat.
2. SRD selaku Kepala Desa Patala Bumi.
3. SRT selaku Kepala Desa Kuala Mulia.
4. MRW selaku Kepala Desa Penyaguan.
5. JAW selaku Kepala Desa Kelesa.
6. ZLK selaku Kepala Desa Siambul.
7. MKS selaku Kepal Desa Rumbai.
8. RDG selaku Petani.
9. SHR selaku Kepala Desa Danau Rumbai.
10. AAS selaku Wiraswasta.

Mereka diperiksa terkait penyidikan perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawityang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Korporasi Tersangka PT Palma Satu (TPK & TPPU), PT Siberida Subur (TPK & TPPU), PT Banyu Bening Utama (TPK & TPPU), PT Panca Agro Lestari (TPK & TPPU), PT Kencana Amal Tani (TPK & TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU).

Memasuki bulan ke-10, kasus dugaan korupsi dana sawit tak nyaring lagi di Kejagung. Sementara konfirmasi Monitorindonesia.com kepada pihak BPDPKS hingga saat ini belum ada balasan.

Di tengah kasus dugaan korupsi itu, produksi minyak kelapa sawit Indonesia justru mengalami penurunan sepanjang bulan Mei 2024. Di saat yang sama, ekspor minyak sawit juga anjlok.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengatakan, total ekspor minyak sawit bulan Mei 2024 turun 9,73%.

"Tepatnya dari 2,178 juta ton pada bulan April menjadi 1,966 juta ton pada bulan Mei,” katanya dalam siaran pers dikutip Senin (5/8/2024).

Menurutnya, penurunan terbesar terjadi pada komoditas minyak sawit mentah atau CPO, mencapai 58,04% atau dari 174 ribu ton pada bulan April menjadi 73 ribu ton pada bulan Mei. Lalu ekspor olahan CPO dari 1,504 juta ton pada bulan April turun menjadi 1,365 juta ton pada bulan Mei.

Untunglah ekspor oleokimia naik sebesar 20,50%, dari 356 ribu ton pada bulan April menjadi 429 ribu ton pada Mei. "Hingga bulan Mei, ekspor minyak sawit tahun 2024 turun 8,87% secara tahunan (YoY) dibanding ekspor tahun 2023,” bebernya.

Nilai ekspor bulan Mei turun 12,24% menjadi US$ 1.727 juta dari US$ 1.968 juta pada bulan April. Penyebabnya, selain karena volume, juga karena harga yang turun dari US$ 1.039/ton cif Rotterdam pada bulan April menjadi US$ 981/ton pada bulan Mei.

Dia melanjutkan, penurunan volume ekspor terbesar terjadi untuk tujuan India, yakni dari 332 ribu ton menjadi 184 ribu ton. Diikuti oleh Timur Tengah dari 119 ribu ton menjadi 63 ribu ton, Mesir dari 71 ribu ton menjadi 22 ribu ton, Pakistan dari 182 ribu ton menjadi 133 ribu ton, serta Belanda yang turun dari 169 ribu ton menjadi 108 ribu ton meskipun Uni Eropa secara keseluruhan naik dari 290 ribu ton menjadi 310 ribu ton.

Sebaliknya, kenaikan volume ekspor pada bulan Mei terjadi untuk tujuan China dari 315 ribu ton pada bulan April menjadi 379 ribu ton pada bulan Mei, Bangladesh dari 67 ribu ton menjadi 94 ribu ton, Spanyol dari 38 ribu ton menjadi 70 ribu ton, dan Italia dari 67 ribu ton menjadi 84 ribu ton.

Secara YoY sampai dengan bulan Mei, ekspor tujuan Pakistan tahun 2024 lebih tinggi 13 % dibanding ekspor tahun 2023. Demikian juga dengan India yang lebih tinggi 4,19%, USA lebih tinggi 11% dan Timur Tengah dengan 9,56%.

Sementara itu, produksi CPO bulan Mei 2024 mencapai 3,885 juta ton atau turun 5,59% dari 4,115 juta ton pada April 2024. Produksi minyak inti atau PKO juga turun sekitar 25 ribu ton dari 393 ribu ton pada April 2024 menjadi 368 ribu ton pada Mei 2024.

"Secara YoY sampai dengan bulan Mei, produksi tahun 2024 lebih rendah 3,19% dari produksi tahun 2023," jelasnya.

Total konsumsi dalam negeri pada bulan Mei mengalami kenaikan 2,64% dibandingkan bulan April 2024, yaitu dari 1,893 juta ton menjadi 1,943 juta ton.

Konsumsi pada bulan Mei untuk pangan mengalami penurunan 1,51% dari 862 ribu ton pada bulan April menjadi 849 ribu ton. Demikian juga konsumsi untuk oleokimia sedikit turun dari 188 ribu ton pada bulan April menjadi 187 ribu ton.

Sedangkan konsumsi biodiesel pada bulan Mei naik 7,72% menjadi 907 ribu ton dari 842 ribu ton pada bulan April. Secara YoY sampai dengan bulan Mei, konsumsi dalam negeri tahun 2024 lebih tinggi 2,06% dari tahun lalu.

Dengan stok awal Mei sebesar 3,741 juta ton, produksi CPO dan PKO 4,253 juta ton, konsumsi dalam negeri 1,943 juta ton, dan ekspor 1,966 juta ton, maka stok akhir Mei 2024 naik menjadi 4,092 juta ton atau meningkat sekitar 9,38 % dari stok bulan April 2024.

Korupsi BPDPKS
Meski belum menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tahun 2015-2022 masih berjalan. 

Kalangan masyarakat sipil berharap penyidikan perkara tersebut tidak terpengaruh dengan proses pemilu kepala daerah mendatang.

Dirdik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih mencari alat-alat bukti untuk mencari tersangka kasus BPDPKS. 

"BDPKS masih berjalan. Masih-masih, kita terus mencari simpul pertanggungjawabannya," kata Kuntadi, Selasa (16/1/2024). 

Kuntadi juga masih enggan untuk membeberkan total kerugian perekonomian negara dalam kasus ini. "Belum [total kerugian negara], belum berani bilang," katanya. 

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah pada Rabu (3/1/2024) menyatakan "BPDPKS itu sampai sekarang masih ada penyidikan, sampai saat ini memang ada beberapa petunjuk dalam gelar perkara yang belum dipenuhi penyidik BPDPKS".

Hambatan dalam kasus pengelolaan dana sawit ini karena terintegrasi beberapa komponen produksi sehingga perlu kolaborasi dengan ahli ekonomi untuk mengusut tuntas kasusnya. 

Sebagai informasi, pengungkapan penyidikan kasus ini baru dibuka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-46/F.2/Fd.2/09/2023 tanggal 7 September 2023. Kejagung menduga adanya perbuatan hukum dalam penelitian harga indeks pasar (HIP) Biodiesel, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. (an)