Ketum Golkar Airlangga Mundur di Tengah Laporan 26 Ribu Kontainer Dilepas dan Korupsi CPO

Jakarta, MI - Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mundur di tengah laporan soal 26 ribuan kontainer dilepas dan kasus dugaan korupsi CPO.

Adalah Koordinator AMPERA, Ali Hasan melayangkan laporan polisi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri pada Jum`at, (9/8/2024) lalu.

Hal ini menyusul pelepasan sebanyak 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya oleh Airlangga selaku Menko Ekonomi bersama Menkeu Sri Mulyani dan Wamendag Jerry Sambuaga pada 18 Mei 2024 yang lalu.

Tak hanya di Bareskrim Polri, Airlangga juga dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahwa AMPERA mendesak Kejagung menangani kembali kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), termasuk minyak goreng. 

Monitorindonesia.com, Minggu (11/8/2024) telah mengonfirmasi dan meminta komentar kepada Airlangga Hartarto laporan tersebut, namun belum memberikan respons.

Sementara itu Airlangga Hartarto telah menyatakan dari jabatannya sebagai ketum partai berlambang pohon beringin itu. 

BACA JUGA: Ketum Golkar Airlangga Hartarto Dikabarkan Mundur, Agus Gumiwang jadi Plt?

"Selama 60 tahun kita telah membuktikan semua itu di dalam Pemilu Legislatif 2024 kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke," kata Airlangga dalam sebuah video, dilihat Minggu (11/8/2024).

Video pernyataan Airlangga mundur itu dibenarkan oleh Waketum Golkar Dito Ariotedjo. Masih dalam video tersebut, Airlangga mengatakan Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan kebanggaan seluruh kader.

"Selain itu dalam Pilpres yang lalu kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029," jelasnya.

Airlangga mengatakan proses pengunduran dirinya dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi marwah Golkar. Airlangga mengatakan demokrasi terus dikawal dan dikembangkan.

"Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini sudah menjadi kebanggaan kita semua serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia," bebernya.

26 ribuan kontainer dilepas

Koordinator AMPERA, Ali Hasan menyatakan dugaan kuat ada kejanggalan kebijakan pelepasan 26.415 kontainer tersebut.

"Kita duga ada permainan kotor para importir dan Menko Ekonomi sehingga barang barang impor tersebut bisa dibebaskan masuk," kata Hasan.

Yang anehnya lagi, lanjut dia, pada 2 hari sebelum pelepasan tersebut, tepatnya pada 16 Mei 2024, Dirjen Bea Cukai menyampaikan ke Menperin Agus Gumiwang bahwa kontainer yang tertahan jumlahnya hanya 4.000, tapi pada saat pelepasan  jadi berlipat ganda.

"Makanya kami menduga kuat ada yang memanfaatkan kebijakan tersebut agar kontainernya juga bisa keluar," lanjut Hasan.

Apalagi tambahan informasi pada tanggal 7 Agustus 2024 kemarin, bahwa pihak Kemenperin juga mengeluhkan bahwa sebagian besar isi bahan-bahan yang di impor tersebut, data-datanya dari Bea Cukai belum disampaikan.

BACA JUGA: Jawab Tudingan Kemenperin soal 26 Ribu Kontainer, Bea Cukai: Wong Sudah Dijawab, Masak Berbalas Pantun di Media, kan Tidak Lucu!

"Ini kan berbahaya, kalau isi kontainer tersebut hanya baja, elektronik atau sandang paling hanya berpengaruh terhadap industri dalam negeri, tapi gimana kalau isinya senjata, bahan kimia berbahaya atau kan bisa juga narkoba?"

"Makanya Kami minta ke Bareskrim, usut kasus ini, dan jangan pandang bulu," tandas Hasan.

Kejagung didesak periksa lagi Airlangga

Ari Hasan, menyampaikan penanganan kasus CPO bisa dilakukan dengan memeriksa Airlangga Hartarto.

"Mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menangani kembali kasus minyak goreng yang sudah 1 tahun mangkrak serta memeriksa Bapak Airlangga Hartarto," kata Ari di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Ari menyampaikan desakan serupa bakal disampaikan ke Polri. Hal itu akan disampaikan dengan menggelar demo di Mabes Polri. "Hari ini kita (akan) ke Mabes Polri, saya juga menyampaikan kepada kepolisian RI untuk segera menangani dan menindaklanjuti kasus minyak goreng yang masih mandek hingga satu tahun lamanya," beber dia.

Ari menyampaikan pihaknya ingin kasus tersebut diusut tuntas.

KPK perlu ambil alih, jika...

Jika Kejaksaan Agung dan Polri tak bertindak, mereka akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi impor minyak goreng tersebut.

"Kalau sampai hari ini sampai kita saat ini belum ada tidak kejelasan, kita minta KPK mengambil alih kasus ini ini supaya Bapak Airlangga Hartarto tetap diperiksa," kata Ari Hasan.

BACA JUGA: 26.415 Kontainer Dilepas, Airlangga Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Sementara itu, Kejagung sebelumnya memeriksa Airlangga dalam kasus korupsi CPO itu. Dia diperiksa sebagai saksi pada Senin (24/7/2023).

Setelah diperiksa sebagai saksi, Airlangga tak pernah lagi terdengar dalam kasus tersebut.

Hanya saja Kejagung kini berkutat pada pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebanyak lima korporasi yang sudah menjadi tersangka korupsi dan TPPU yaitu PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani. Sementara itu, untuk perusahaan PT Asset Pacific dan PT Darmex Plantations merupakan tersangka TPPU. (an)