Permudah Pemeriksaan Kasus Judol, Prabowo Diminta Nonaktifkan Menkop Budi Arie

Jakarta, MI - Untuk memperlancar pemeriksaan Jaksa di kasus judi online (Judol), Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, harus dinonatkifkan dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

Adapun dugaan keterlibatan Budi Arie mencuat dalam sidang perdana kasus judol yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 14 Mei 2025. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Budi Arie disebut dalam konteks keterlibatan empat terdakwa utama: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai informasi tersebut mesti didalami oleh penegak hukum untuk mendapat kejelasan.

“Saya kira informasi ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum. Informasi ini perlu didalami. Tentu kalau terbukti secara hukum, wajib dilanjutkan dan dituntaskan sampai pengadilan," katanya, Selasa (20/5/2025).

Jika keterlibatan Budi Arie terbukti secara hukum, Iwan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tak mempertahankan yang bersangkutan di kabinet. Dia menyinggung soal integritas seorang yang menjabat posisi di kabinet.

"Kalau memang terbukti secara hukum, saya kira tidak ada alasan lagi Presiden Peebowo untuk mempertahankan menteri seperti ini. Karena integritas bagi seorang menteri sangat fundamental," jelas Iwan.

Pun, Iwan meyinggung potensi reshuffle kabinet yang dinilai bisa menjadi momen evaluasi, termasuk terhadap posisi Budi Arie. Menurutnya, kasus tersebut dapat mengganggu kinerja kabinet yang dipimpin Prabowo dalam mencapai visinya.

"Kalau ada momentum reshuffle saya kita nama Budi Arie layak masuk list ya. Karena ini akan menjadi polemik lagi dan mengganggu konsentrasi kerja kabinet ke depannya," demikian Iwan.

Sementara pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menilai Budi Arie sungguh memalukan jika memang terbukti teriama fee 50% dari judi online itu. “Ini aib yang sungguh memalukan," kata Andi Yusran.

Dia menegaskan bahwa jika benar kejaksaan telah mengantongi data akurat, maka Presiden Prabowo Subianto disarankan segera mengambil tindakan tegas. Minimal, menonaktifkan Budi Arie dari jabatannya sekarang sebagai Menteri Koperasi.

"Langkah ini penting agar Budi Arie bisa fokus menjalani proses hukum," tegasnya.

Pun dia menekankan pentingnya penegakan hukum yang independen dan bebas dari intervensi, mengingat kasus ini berpotensi menyeret banyak pihak.

“Jika kejaksaan berhasil mengungkap tuntas kasus ini, itu akan menjadi bukti kuat bahwa pemerintah serius dalam memberantas judi online dan akan memberi sentimen positif bagi kepemimpinan Prabowo,” tuturnya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum (APH) diminta dapat memberikan kepastian hukum terkait keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam kasus mafia akses judi online (judol) yang di Kementerian yang ia pimpin kala itu.

“Saya sebagai praktisi hukum sekaligus sebagai masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum terkait keterlibatan Budi Arie selaku menteri. Hal ini agar para menteri yang telah disebut namanya dalam persidangan dapat benar-benar bersih,” kata Praktisi hukum Andri Rahmat Isnaini, Selasa,(20/5/2025).

Meski demikian, Andri meyakini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU tidak mungkin membuat surat dakwaan tanpa didukung alat bukti yang kuat. Andri menegaskan, JPU dalam membuat surat dakwaan senantiasa harus berdasarkan dan didukung alat bukti yang kuat.

“JPU dalam membuat surat dakwaan senantiasa harus berdasarkan dan didukung alat bukti yang kuat sehingga dipertanggungjawabkan secara profesional oleh JPU,” jelas Andri.

Andri mengaku ragu bilamana Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan di bawah intervensi untuk memojokkan Budi Arie Setiadi. Terlebih, kata dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima gaji dari APBN. “Tidak mungkin dan tidak boleh apalagi yang dipojokkan sama-sama menerima gaji dari APBN. Namun Budi Arie Setiadi bisa mengambil 2 langkah yaitu dia membuat laporan polisi atas orang yang menuduhnya menerima komisi dari judol,” katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pemeriksaan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk kepentingan pembuktian terkait kasus judi online.

"Kita lihat nanti di kepentingan pembuktian," kata Haryoko Ari Prabowo kepada Monitorindonesia.com, Selasa (20/5/2025).

Sementara Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, berkas perkara itu disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. 

"Nah, tentu dalam kaitan ini jaksa penuntut umum, jadi posisi kami sebagai penuntut umum. Jaksa di situ sebagai penuntut umum karena penyidiknya dari teman-teman di Polri," kata Harli di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). 

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa jaksa dalam menyusun surat dakwaannya tentu melihat bahwa ada fakta-fakta tersebut, sehingga dimasukkan dalam surat dakwaan.

"Maka kami membawa ini ke pengadilan. Tentu semua fakta-fakta itu akan dikontes. Semua fakta-fakta itu akan diverifikasi, baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, barangkali ada alat bukti surat di sana, dan barang bukti yang ada," ujarnya.

Dia pun berharap nantinya masyarakat bisa melihat proses persidangan ini berjalan. "Nah, inilah nanti yang kita harapkan juga tentu masyarakat bisa melihat ini, bagaimana proses persidangan ini berjalan," tandasnya.

Budi tuding Budi Gunawan dan PDIP

Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menuding Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan (BG) dan PDI Perjuangan adalah “otak” yang memframing dirinya terlibat judi online (judol).

Bahwa Budi Arie pada Sabtu malam (17/5/2025) tidak terima dengan judul pemberitaan “Busyet, Ternyata, Eks Menkominfo Budi Arie Minta Jatah Uang “Pengamanan” Judi Online 50 Persen”.

“Itu fitnah, framing. Itu si Tony (nama panggilan terdakwa Zulkarnaen Apriliantony) ditekan oleh PDI Perjuangan,” katanya dengan nada kencang kepada jurnalis RATASTV.CO.

Menurt Budi udul berita tersebut sangat menyudutkannya. “Judulnya kalian itu, ‘saya minta (jatah pengamanan judi online 50 persen). Ini fitnah. Framing. Saya tahu, Tony ditekan untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta. Itu datanya Tony,” tegas Budi.

Lantas dia menuduh Budi Gunawan dan PDIP sebagai “otak” yang memframing dirinya terlibat skandal judi online. “PDIP framing saya. Ini BG (Budi Gunawan) dan PDI Perjuangan otaknya,” tudingnya.

Saat ditanya mengapa PDIP yang dituding? Apakah karena PDIP dendam dengan Jokowi? Dan dirinya merupakan “orang” Jokowi? Budi menjawab dengan kesal “Nanti dijelaskan. Saya itu yakin, tenang. Cuma jengkel aja. Sudah saya jelasikan, tapi judulnya masih gini aja."

Soal apakah dirinya tidak riskan menuding Menkopolkam Budi Gunawan kalau tidak mempunyai bukti-bukti kuat? Budi Arie mengatakan, nanti akan disiapkan bukti-bukti. “Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP,” cetusnya lagi seraya menambahkan dirinya tengah memetakan mana media kawan dan lawan.

Pun, Budi meminta media tidak ikut-ikutan mem-framing dirinya. “Jangan ikut-ikutan orkestrasi mereka. Jangan dong. Jangan ikut-ikutan. Ini ujungnya PDIP semua,” katanya.

Lantas dia menyesalkan mengapa harus dia yang diserang. “Kenapa mesti Budi Arie? Kenapa tidak kalian tulis, semua (yang terlibat) itu kader PDIP semua. Itu fakta, lho. Bukan katanya-katanya,” katanya dengan nada tinggi.

Budi Arie yang pernah menjadi wakil ketua DPD PDIP DKI Jakarta di era Ketua Agung Imam Sumanto itu lantas mengklaim, bahwa dirinya 100 persen tidak terlibat dalam skandal judi online. “Saya yakinin kamu, 100 persen, saya tidak terlibat,” klaimnya dengan yakin.

Dituding balik PDIP

PDIP menuding balik, apa yang dikatakan dan dituduhkan Budi Arie itu fitnah.

“Kalau benar dia (Budi Arie) menyatakan hal itu, berarti fitnah. Karena, informasi 50% (dia dapat) jatah, kan, dari dakwaan resmi jaksa. Itu yang muncul di publik,” tegas Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli.

Pun termasuk tudingan Budi Arie yang menuduh PDIP dan Budi Gunawan yang menekan terdakwa Tony dan kawan-kawan agar menyeret dirinya terlibat judi online, Guntur Romli menandaskan, itu fitnah. 

“Bagus. Naikkan saja (beritanya)! Itu jelas-jelas fitnah. Sama saja dia menuduh kejaksaan diintervensi dan membuat dakwaan bohong,” demikian Guntur.