KPK akan Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan tenaga kerja asing (TKA) di Kemnaker.

"Tentu akan didalami dan nanti dilihat kebutuhan penyidik seperti apa untuk memanggil pihak-pihak untuk kemudian dimintai keterangan berikutnya," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Budi mengatakan, pemanggilan Hanif Dhakiri juga sangat tergantung dengan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini khususnya eks staf khususnya yang diminta keterangan penyidik KPK. Kemarin, KPK sudah memeriksa dua eks Stafsus Hanif Dhakiri, yakni Maria Magdalena S dan Nur Nadlifah.

Budi mengatakan, pihaknya meminta keterangan keduanya soal ada dugaan praktik pemerasan TKA saat mereka menjadi stafsus menaker. 

"Masih didalami terkait apakah ada praktik-praktik dugaan pemerasan terkait dengan penggunaan TKA pada masa itu. Kita belum sampai kepada aliran uang," ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya akan memanggil semua pihak yang diduga mengetahui praktik-praktik pemerasan TKA tersebut. Termasuk, kata dia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang dulu pernah menjabat sebagai menakertrans.

"Semua terbuka kemungkinan karena penyidik tentu masih melakukan penyidikan, baik dari beberapa praktik dugaan pemerasan yang terjadi pada era saat ini, begitu yang kemudian membuka peluang bagi penyidik untuk juga melihat apakah praktik-praktik pemerasan juga terjadi pada era-era sebelumnya. Tentu hal itu sangat terbuka," pungkas Budi.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo mengatakan kasus pemerasan terhadap TKA di Kemenaker sudah terjadi sejak 2012 atau sejak Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat menteri ketenagakerjaan. Setelah itu, kasusnya berlanjut terus hingga era dua elite PKB menjabat menaker, yakni Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah.