Jejak Mafia dan Permainan Lama: Sebab Menko Zulhas Didemo!

Jakarta, MI - Pengamat ekonomi dan politik, Heru Subagia, menyoroti unjuk rasa yang mengaitkan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia menilai kondisi ini justru menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di lingkaran elite.

“Kadang saya kasihan dan prihatin juga para menteri Prabowo yang serius mau komitmen memberantas korupsi dan para mafianya. Lagi konsen kerja di sektor pangan, ada pihak yang lakukan perang frontal serang menteri terkait dengan korupsi,” kata Heru, Kamis (4/9/2025).

Lantas dia mempertanyakan apakah situasi ini merupakan dampak dari warisan kekuasaan sebelumnya. "Jadi, kok akhirnya elite akhirnya saling serang dan sandera ya. Apakah ini hasil akumulasi rezim Jokowi dan segala penguasaan dan pengaruhnya ke ketua parpol?," katanya.

Publik kini bertanya-tanya tentang ketulusan rezim dalam memberantas mafia. “Jadinya, akhirnya publik bertanya agenda pemberantasan korupsi dan Mafia apakah bentuk kejujuran dan keseriusan rezim Prabowo ataukah hanya akan ganti pemainnya saja yang pada akhirnya meruntuhkan Mafia atau pemain lama?," bebernya.

Heru mengaku prihatin jika benar dugaan keterlibatan mafia telah merambah seluruh lini kekuasaan. “Sungguh miris negeri ini, jika benar Indonesia baik eksekutif, yudikatif dan juga legislatif sudah dikuasainya oleh Mafia dan rente kapitalis,” sebutnya.

Ia juga mempertanyakan aksi demo yang terjadi di depan Kemendag. “Apakah yang demo saat ini di depan Kemendag betul perwakilan mahasiswa ataukah suruhan pemain lama atau Mafia yang posisinya sedang diproses dan diperkarakan oleh Kementerian Perdagangan?," kata Heru.

"Atau kah Mafia Pangan tersedak oleh pemain baru hingga mereka menyuruh pihak demonstran melakukan aksi geruduk Kemendag adili Zulhas dan kawan-kawan?," timpalnya.

Pihak yang disebut dalam aksi tersebut merupakan elite PAN. “Pihak yang mereka klaim bersalah ketiganya adalah elite PAN. Zulkifli Hasan, Budi Santoso dan Slamet Efendi,” tandasnya.

Menurut Heru, fenomena ini mengindikasikan masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan. “Pertanyaan, mengapa elite partai yang menduduki kursi di pemerintahan justru banyak ditemukan kasus dua besar berkaitan korupsi di kementeriannya?," cetusnya.

"Apakah bisa dikatakan sudah menjadi kelaziman di level elite partai ada asumsi bahwa kementriannya yang dipimpinnya adalah sarang atau pundi-pundi uang?," sambung Heru.

Heru pun mengusulkan adanya aturan tegas agar menteri tidak merangkap jabatan politik. "Dan jika benar, artinya harus ada peraturan jelas jika semua menteri tidak boleh memegang jabatan politik atau harus menanggalkan statusnya sebagai pengurus partai."

"Tujuannya jelas, tugas menyeru wajib fokus bekerja membantu pekerjaan presiden bukan lagi memperdayakan kementriannya untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan,” imbuh Heru.