Skandal Tender Fiktif Rp29 M di Bapenda DKI, Ancaman bagi Citra Bersih Gubernur Pramono

Jakarta, MI - Dugaan korupsi kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) mengungkap dugaan skandal tender fiktif dalam proyek pembangunan Gedung Unit Pelaksana Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kebayoran Lama yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Nilai proyek tersebut mencapai Rp29,58 miliar.

Temuan ini mencuat hanya berselang beberapa hari setelah Gubernur Pramono Anung menuntaskan 100 hari masa jabatannya. Forum KiSSNed menilai, kasus ini mencederai semangat reformasi dan transparansi yang selama ini digaungkan oleh sang gubernur.

“Ini seperti meludahi wajah Gubernur Pramono,” ujar Direktur Forum KiSSNed, Erlangga Abdul Kalam, dalam konferensi persnya, Rabu (4/6/2025).

Forum KiSSNed Soroti Pola Cover Bidding

Forum KiSSNed mengungkap berbagai kejanggalan dalam proses tender proyek pembangunan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp38,13 miliar dan HPS Rp37,93 miliar.

Proyek ini dimenangkan oleh PT Debitindo Jaya, yang pemilik manfaatnya adalah Debora Sihombing dengan nilai penawaran Rp29,58 miliar, atau sekitar 77,98% dari HPS.

Alih-alih efisiensi anggaran, hasil analisis Forum KiSSNed justru menunjukkan dugaan kuat praktik cover bidding atau persaingan palsu antar peserta lelang. Setidaknya terdapat tiga indikasi utama yang mencurigakan:

1. Harga penawaran identik hingga dua digit desimal dari 12 peserta lelang: Rp30.346.612.840,83
2. Pola harga berjenjang dan sistematis, indikasi kuat rekayasa penawaran
3. Lebih dari 170 peserta tidak mengisi harga, bahkan ada peserta tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rekam Jejak Buruk PT Debitindo Jaya

Selain itu, Forum KiSSNed juga menyoroti riwayat buruk PT Debitindo Jaya yang sebelumnya pernah terlibat proyek rehabilitasi sekolah senilai Rp30,8 miliar, namun hasilnya jauh dari memuaskan.

“Plafon ambruk, bangunan rapuh, padahal baru selesai direhab,” ungkap Erlangga.

Dengan catatan kinerja seperti itu, terpilihnya PT Debitindo Jaya sebagai pemenang lelang dinilai sarat kejanggalan. Di duga kuat adanya manipulasi terstruktur dan sistematis, yang bisa mengarah pada dugaan korupsi berjamaah.

Tuntutan Forum KiSSNed

Berdasarkan temuan tersebut, Forum KiSSNed menyampaikan lima tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Kejati DKI Jakarta segera menerbitkan SPDP dan memeriksa Dirut PT Debitindo Jaya serta Kepala Bapenda DKI
2. Pemprov DKI harus segera menghentikan proyek yang sedang berjalan
3. KPK diminta segera mengusut tuntas dan memanggil Kepala Bapenda DKI
4. BPK diminta melakukan audit investigatif terhadap proses pengadaan
5. Gubernur Pramono Anung segera mencopot Kepala Bapenda, karena dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik

Forum KiSSNed juga menegaskan bahwa jika kasus ini dibiarkan tanpa ditindaklanjuti segera, proyek-proyek fiktif serupa hanya akan menjadi mesin penggerus keuangan negara.

“Jika dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk dan memperkuat budaya manipulasi dalam pengadaan,” pungkas Erlangga.