Jakarta Tekor Rp 100 Triliun per Tahun Gara-gara Macet

Jakarta, MI - Kemacetan di Jakarta ternyata menimbulkan kerugian ekonomi yang fantastis, mencapai Rp 100 triliun per tahun, lebih besar dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp 92 triliun.

“Kerugian akibat kemacetan ini bahkan setara dengan biaya pembangunan MRT,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam sambutannya di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).

Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan Jakarta menempati peringkat ke-90 kota termacet dari 500 kota di dunia. “Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” ujar Rano Karno.

Data Polda Metro Jaya menunjukkan, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta meningkat 2,70 persen per tahun, sedangkan panjang ruas jalan hanya bertambah sekitar 0,01 persen. Ketimpangan ini menyebabkan tekanan besar pada ruang jalan yang tersedia.

Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, hanya sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta. 

“Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang,” tegas Rano Karno.

Data dari studi Bappenas dan JUTPI II tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun, atau setara dengan 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama.

“Transportasi adalah kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat,” jelas Rano Karno.

Dalam menghadapi persoalan kemacetan, Pemprov Jakarta kini tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI). Sistem ini telah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan di Jakarta.

“Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15–20 persen,” jelas Rano Karno. 

Selain penerapan sistem ITCS, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui program Mandala Quick Response. Program ini memanfaatkan Geographic Information System (GIS) dan integrasi dengan CCTV milik Pemprov untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time.

“Kedepan, sistem ini akan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ucapnya. 

Rano menekankan bahwa pengendalian kemacetan menjadi faktor penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian lalu lintas di Ibu Kota. “Apresiasi saya sampaikan kepada jajaran kepolisian, dinas perhubungan, Satpol PP, mitra transportasi publik, serta seluruh personel di lapangan yang telah bekerja keras mengendalikan lalu lintas Jakarta,” tandasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas serta mendukung transportasi publik. “Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas dan beralih menggunakan transportasi publik,” tutupnya.