Luhut Laporkan Dampak Kebijakan Trump ke Prabowo, Ini Penjelasannya!

Jakarta, MI - Jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan laporan hasil analisis dan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terhadap Indonesia dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2/2025). 

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan serta sejumlah anggota seperti Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf.

Chatib Basri menyoroti ketidakpastian ekonomi di AS, yang masih tinggi karena susunan kabinet pemerintahan Trump belum lengkap, yang dinilai berdampak pada hubungan ekonomi Indonesia-AS ke depan.

DEN menyoroti kebijakan deportasi Presiden Trump terhadap kelompok yang disebut undocumented atau pekerja yang tak memiliki dokumen resmi. Dimana banyak pekerja "kerah biru" atau tanpa keahlian khusus diisi oleh pekerja tanpa dokumen.

"Jadi kalau ini kemudian dipulangkan maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik," ujarnya.

Lonjakan inflasi dapat memperlambat penurunan suku bunga acuan AS atau bahkan bergerak sebaliknya, yang pada akhirnya mempersempit ruang kebijakan moneter dan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan reformasi struktural. Mulai dari penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, hingga implementasi dari GovTech yang dipercepat.

"Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi. Jadi langkah-langkah seperti ini yang tadi kami bahas dan Bapak Presiden mendukung sepenuhnya untuk perbaikan iklim investasi," ucapnya.

Selain itu, DEN juga menyoroti kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat hingga perang dagang dengan China. Dengan adanya kebijakan itu, maka ada kemungkinan basis produksi dari negara China yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat dapat bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia.

Sebagai Informasi,  AS secara resmi menerapkan tarif impor baru kepada Kanada, Meksiko dan China setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Sabtu lalu. Perintah eksekutif tersebut menetapkan tarif 25% untuk barang impor Kanada dan Meksiko serta 10% untuk China.

Saat ini, AS belum memberlakukan tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Chatib Basri menilai kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. "Bukan tidak mungkin basis produksi akan berpindah dari Cina ke negara-negara yang tidak dikenakan import tariff. Salah satunya Indonesia," tutur Chatib.

Chatib mengatakan bahwa ini kesempatan Indonesia untuk memanfaatkan investasi dari relokasi yang dilakukan perusahaan dengan basis produksi di China dengan tujuan ekspor ke Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Chatib menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perbaikan iklim investasi, menerapkan konsistensi dari kebijakan, hingga kepastian berusaha. Jika hal ini dilakukan maka akan membuat posisi Indonesia diuntungkan, meski saingan ada saingan terbesar RI yakni Vietnam.

"Karena ada relokasi dari basis produksi dari China kepada Vietnam dan mungkin kalau dari Vietnam nanti terlalu penuh, akan lari kepada Indonesia. Jadi ada semacam simulasi yang dilakukan, dari perhitungan itu menguntungkan Indonesia. Tapi syaratnya melakukan reform," terangnya.

Menurutnya, semua sektor industri yang berbasis di China dengan tujuan ekspor ke AS berpeluang masuk ke Indonesia. Sebabnya kenaikan tarif 10% itu cukup menggerus marjin keuntungan dari perusahaan. Untuk itu DEN memberikan usulan kepada pemerintah untuk mempercepat implementasi GovTech untuk memperbaiki iklim investasi.

Relokasi Pabrik ke RI: Bukti Nyata Dampak Perang Dagang AS-China?

Anggota DEN Septian Hario Seto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir sudah melihat dampak nyata dari relokasi ini. Menurutnya ada satu pabrikan dari yang melakukan relokasi di kawasan Jawa Barat.

"Ada satu yang kemarin saya dilaporkan melakukan groundbreaking, pabrik di Jawa Barat. Itu dengan ekspor 100% ke Amerika Serikat. Jadi ini sudah ada trennya kelihatan," ucap Seto.

Meski enggan mengungkap identitas perusahaan tersebut, ia menyebut bahwa pabrik tersebut berasal dari Asia. "Saya gak bisa mention, tapi perusahaan Asia," jelasnya.

Namun, Seto menegaskan bahwa Indonesia masih tetap harus membutuhkan kerja keras untuk melakukan perbaikan iklim investasi. Supaya makin banyak perusahaan yang melakukan relokasi ke Indonesia.