Respon Gus Ipul Soal Luhut Kritik Efektivitas Penyaluran Bansos

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 12 Februari 2025 10:02 WIB
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Foto: Doc. PBNU)
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Foto: Doc. PBNU)

Jakarta, MI - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritsi efektivitas penyaluran program bantuan sosial (Bansos), ia mengatakan dari total anggaran sebesar Rp 500 trilliun, hanya separuh yang benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf akrab disapa Gus Ipul mengatakan, bahwa kritik yang disampaikan Luhut akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial (Kemensos).

Meski Demikian, Gus Ipul mengaku belum paham dengan pernyataan Luhut terkait total anggaran sebesar Rp 500 triliun tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran bansos yang dikelola oleh kementeriannya tidak sebesar itu.

"Saya belum mengerti betul maksud dari Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, pihaknya telah melakukan pengumpulan data yang lebih akurat dalam tiga bulan terakhir, hal ini dilakukan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo.

"Pak Presiden mengajak kita bekerja dengan data yang lebih akurat. Apa yang kami kerjakan dalam tiga bulan terakhir ini adalah upaya untuk mendapatkan data yang lebih baik. Kami akan pelajari dan jadikan bahan evaluasi," ujar Gus Ipul

Ia mengatakan, Kementerian Sosial akan memperbarui data penerima bansos setiap tiga bulan sekali, hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.

"Setiap tiga bulan, data akan dimutakhirkan dan diverifikasi kembali. Jadi, penerima bansos bisa saja berubah dalam tiga bulan berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menerangkan, ada kemungkinan perubahan dalam data penerima bansos, hal ini dikarenakan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan.

"Masyarat perlu tahu bahwa jika sebelumnya menerima bansos, bisa saja di periode berikutnya tidak menerima lagi karen kondisi ekonomi mereka sudah membaik," kata Gus Ipul.

Kendati, jika ada masyarakat yang merasa keberatan dan ingin mengajukan protes, ia mengatakan hal itu dapat disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos.

"Namun, jika ada yang merasa berhak, mereka bisa mengajukan protes atau usulan lewat aplikasi Cek Bansos," sambung Gus Ipul.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengkritsi efektivitas penyaluran program bantuan sosial (Bansos), ia mengatakan dari total anggaran sebesar Rp 500 trilliun, hanya separuh yang benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Saya melihat sendiri bagaimana efektivitas bansos menghadapi tantangan besar. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu (08/02/2025).

Topik:

Kementerian Sosial Gus Ipul Luhut Binsar Pandjaitan Bansos Kemensos