PKS: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Berdasarkan Kajian Menyeluruh

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menanggapi usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang saat ini tengah dibahas Kementerian Sosial. 

Ansory menilai setiap tokoh yang diajukan memiliki rekam jejak panjang yang harus ditelaah secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.

“Pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan negara terhadap individu yang berkontribusi besar bagi bangsa. Karena itu, penilaiannya harus objektif, berimbang, dan komprehensif. Tidak cukup hanya menyoroti satu sisi sejarah,” ujar Ansory di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ia menekankan, tidak ada tokoh yang tanpa cela. Karena itu, penilaian harus dilakukan secara proporsional. “Setiap tokoh bangsa punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh menutup mata terhadap catatan sejarah, namun juga tidak mengabaikan jasa dan kontribusinya bagi negara,” tambahnya.

Menurut Ansory, dalam konteks Soeharto terdapat sejumlah capaian yang patut dicermati. Soeharto dikenal sebagai “Bapak Pembangunan” yang meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan stabilitas politik, serta mendorong kemajuan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan pertanian pada masa awal kepemimpinannya.

Selain itu, Soeharto dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara ketika Indonesia menghadapi ancaman ideologi komunis. “Langkah-langkah yang ditempuh pada masa itu turut memastikan arah bangsa tetap berpijak pada Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI,” jelas Ansory.

Ansory juga menyoroti kepedulian Soeharto terhadap isu kemanusiaan global. Ia mencontohkan kunjungan Soeharto ke Bosnia-Herzegovina pada 1995, di tengah konflik yang masih berlangsung saat itu. Kunjungan tersebut menjadi simbol solidaritas Indonesia kepada rakyat Bosnia, sekaligus melahirkan inisiatif pembangunan Masjid Istiqlal di Sarajevo.

“Itu menunjukkan sisi kemanusiaan dan keberanian yang layak diapresiasi. Indonesia hadir sebagai bangsa yang peduli terhadap perdamaian dan solidaritas antarumat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Ansory berharap proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan dengan kejujuran sejarah dan semangat rekonsiliasi kebangsaan.

“Pahlawan adalah manusia, dan manusia memiliki perjalanan yang kompleks. Keputusan yang diambil nantinya harus mampu memperkuat persatuan, menjadi teladan moral, dan menjaga semangat kebangsaan,” pungkasnya.