Golkar Siap Berikan Pendampingan Hukum Untuk Ridwan Kamil Jika Diperlukan

Jakarta, MI - Partai Golongan Karya (Golkar) siap memberikan pendampingan hukum kepada Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus kadernya, Ridwan Kamil jika diperlukan.

Hal itu diungkapkan oleh Sekertaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, terkait penggeledahan di kediaman Ridwan Kamil oleh penyidik KPK pada tanggal (10/3/2025) lalu.

"Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi kalau diperlukan suatu saat, dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insyaallah kita ikut membantu sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kita juga siap untuk membantu," kata Sekjen Golkar M Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025).

Sarmuji mengatakan pihaknya bersama Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang berlaku serta bersedia membantu KPK dalam mengusut kasus dugaan rasuah pada bank BJB tersebut.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Sarmuji mengatakan bahwa pihak Partai Golkar telah melakukan komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut pasca penggeledahan di kediamannya oleh penyidik KPK.

"Ya sudah, DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke Pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," ucapnya.

Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan pada kediaman milik Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa penyidik telah menyita sejumlah dokumen serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kasus rasuah di Bank BJB tersebut. 

Setyo menjelaskan, penyidik KPK kini tengah mendalami dokumen serta barang-barang hasil sitaan tersebut.

"Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang. Itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (12/3).

"Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang sekarang ditangani," tandasnya.