Beathor Ungkap Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andi Widjajanto Disebut Pernah Lihat Dokumennya

Jakarta, MI - Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo kembali menjadi bahan perbincangan publik. Pernyataan dari politisi senior PDIP, Beathor Suryadi, kembali menghidupkan spekulasi tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat (13/6/2025), Beathor menyebut bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas sekaligus tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014.

Namun, Beathor mengungkapkan bahwa dokumen yang dilihat Andi diduga hasil cetakan ulang tahun 2012, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI,” ujar Beathor.

Bahkan, Beathor mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta, oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo.

Tim ini disebut beranggotakan sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto.

“Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok Pasar Pramuka,” terangnya.

Widodo diduga menjadi aktor utama di balik pembuatan dokumen tersebut. Namun, menurut Beathor, keberadaan Widodo tidak diketahui lagi sejak munculnya nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Jokowi.

“Widodo sudah tidak bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi,” kata Beathor.

Ia juga menyatakan bahwa Andi Widjajanto sempat kaget saat melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi tampak seragam dan identik. Padahal, menurutnya, tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda.

“Andi harus berani buka suara. Kalau tidak, ini akan menjadi beban sejarah,” ujar Beathor.

Ia menegaskan, apabila dugaan ini benar-benar terbukti, maka Universitas Gadjah Mada (UGM) akan menghadapi beban moral yang berat, dan pihak Bareskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut.

Beathor juga menyebut bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini No. 69, Menteng, Jakarta Pusat.

Di lokasi itu, tim disebut-sebut membahas strategi untuk memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. “Fakta pertemuan itu nyata, dan tidak bisa terus-menerus ditutupi,” imbuhnya.

Pernyataan ini kembali menghebohkan dunia politik nasional dan berpotensi membawa dampak besar terhadap perjalanan sejarah politik Indonesia. 

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Andi Widjajanto, PDIP, maupun pihak Joko Widodo mengenai tudingan tersebut.