KP2MI dan GIZ Hadirkan Moved.id, Edukasi dan Perlindungan untuk Pekerja Migran

Jakarta, MI  - Sebelum memulai perjalanan ke negeri orang, para calon pekerja migran kini memiliki rumah belajar baru. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama GIZ resmi meluncurkan pusat informasi Moved.id di Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat.

Melalui Moved.id, KP2MI ingin memastikan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) memahami prosedur, hak, dan risiko kerja di luar negeri secara menyeluruh sebelum diberangkatkan.

“Kalau pekerja migran sudah punya pemahaman yang cukup, mereka akan bisa bekerja dengan aman, dan tahu sistem di negara tujuan seperti apa,” ujar Direktur Jenderal Penempatan KP2MI, Ahnas, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, Moved.id tidak hanya sekadar pusat informasi, melainkan juga ruang edukasi dan konsultasi bagi siapa pun yang ingin bekerja ke luar negeri atau sekadar mencari tahu prosedurnya. Program ini menjadi proyek percontohan yang kelak akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Layanan yang ditawarkan mencakup informasi tentang prosedur kerja di luar negeri, dokumen yang harus disiapkan, pelatihan yang bisa diikuti, serta konsultasi langsung di kantor BP3MI.

“Kami ingin semua dokumen dan mekanisme pemberangkatan sesuai aturan. Jadi tidak ada lagi PMI yang berangkat dengan cara-cara ilegal,” tegas Ahnas.

Untuk tahap awal, Moved.id baru hadir di dua lokasi, yakni BP3MI Jawa Barat dan BP3MI Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, jangkauan wilayah pelayanannya jauh lebih luas.

BP3MI Jabar akan melayani wilayah Banten, Jawa Tengah, DIY, hingga Lampung. Sedangkan BP3MI NTB melayani masyarakat dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.

“Intinya kami ingin memperkuat edukasi dan sosialisasi migrasi yang aman dan legal, terutama di kantong-kantong pengirim PMI,” tambah Ahnas.

Manajer Program GIZ, Makhdonal Anwar, menyatakan kehadiran Moved.id akan sangat membantu masyarakat yang berniat bekerja di luar negeri secara prosedural, termasuk PMI yang baru kembali dari luar negeri.