Bantu Atasi Kebocoran Anggaran, Menteri Ucapan Terima Kasih Kepada APH dan Media

Jakarta, MI - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengucapkan terima kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan media karena telah membantu Kementerian PU mengatasi kebocoran anggaran.

"Saya harus ucapkan terima kasih kepada APH karena harus saya  akui kami hari ini belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami. Bantuan APH sangat-sangat diperukan agar kualitas daripada pekerjaan infrastruktur, apapun yang  kami kerjakan bisa terjaga dengan baik dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) bisa di bawah 6," kata Dody dalam keterangan persnya di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (4/7).

Ia juga tak lupa menyampaikan  terima kasih kepada media yang telah membantu PU dalam menjalankan tugasnya.

"Selain APH, kita berterima kasih kepada media karena tanpa bantuan media, PU tidak akan pernah menjadi PU seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," ungkap Menteri PU

Dengan bantuan APH dan media, Menteri Dody berharap Incremental Capital Output Ratio (ICOR) bisa tekan. 

"Walaupun kita akui, kita lihat lah, ICOR kita lebih dari 6 indikasi kuat pengawasan pengawalan infrastruktur tidak efisien. Kalau bicara pembangunan infrastruktur, kan PU yang besar Jangan  bicara kronis lah (kondisi internal), kasihan teman-teman yang telah bekerja keras," sebutnya.

 Ia menyoroti juga kasus penetapan proses hukum terhadap Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Di luar OTT KPK di Sumut, kami sedang cermati  proses hukum yang sedang terjadi BWS Babel yang 40 % kebocoran dan ini menunjukan bahwa prediksi Sumitro Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat bahwa  memang di PU sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran. Itu lah satu sebab ICOR negara lebih dari 6," kata Dody.

Untuk itu, dirinya telah menonaktifkan pejabat ASN di Sumut dan Babel.

"Masalah di Sumit  dan Babel telah menonaktifkan sementara para ASN yang sudah ditersangkakan. 5 orang dari Babel dan 1 orng di Sumut. Tidak hanya menonaktifkan tapi mengganti 2 pejabat diatasnya, semata-mata ingin menjaga proses hukum berjalan dengan baik, semestinya tak perlu ada yang ditutup-tutupi," pungkas Menteri PU.