Karhutla Kian Parah, Menteri LH Turun Langsung ke Rokan Hilir

Jakarta, MI - Pemerintah pusat bergerak cepat menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat di Provinsi Riau. 

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, turun langsung ke Kabupaten Rokan Hilir, wilayah dengan titik kebakaran terparah untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

"Kami sangat mengapresiasi atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan seluruh jajarannya. Namun demikian, perlu ada peningkatan intensitas pemadaman api agar karhutla di Rokan Hilir ini terselesaikan dalam waktu secepatnya," kata Hanif dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/7/2025).

Kunjungan Hanif dilakukan menyusul melonjaknya jumlah titik panas (hotspot) di Rokan Hilir, yang per 20 Juli 2025 tercatat mencapai 354 titik, termasuk 9 titik api aktif (firespot). Angka ini menempatkan Rokan Hilir sebagai daerah dengan kejadian karhutla tertinggi di Riau.

Menteri KLH melakukan pemantauan udara di sejumlah wilayah rawan kebakaran, termasuk Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas.

Dari pengamatan, kebakaran terpantau melanda lahan gambut yang sangat kering dengan akses minim terhadap sumber air. Titik api juga ditemukan pada hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang rentan terhadap penyebaran api secara masif.

Merespons situasi tersebut, KLH/BPLH memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons. Sebagai bagian dari aksi darurat, sebanyak lima helikopter water bombing milik BNPB telah dikerahkan.

Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat telah dilakukan 594 sortie pengeboman air dengan total volume mencapai 2.376.000 liter. 

Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dijalankan sejak 21 Juli 2025 dengan target wilayah Rokan Hilir dan sekitarnya, menggunakan bahan semai sebesar 1.000 kilogram NaCl untuk mendorong terjadinya hujan.

Pemerintah daerah juga diimbau untuk mempercepat langkah pemadaman dengan keterlibatan aktif dari tingkat tapak. 

KLH/BPLH akan terus memantau situasi secara ketat, memberikan laporan berkala kepada Presiden Prabowo Subianto serta memastikan sinergi lintas sektor berjalan konsisten dan berkelanjutan.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengakhiri munculnya bahaya asap yang ada di Rokan Hilir. Cukup sudah bencana karhutla yang sedang terjadi ini. Kami akan segera menghubungi Kepala BNPB untuk segera mengirimkan bantuan pemadaman di wilayah atas dan mengoptimalkan pemadaman melalui darat oleh tim gabungan TNI, Polri serta pemerintah daerah setempat," tutur Hanif.

KLH/BPLH menegaskan bahwa peran aktif seluruh pihak terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, sebagai bagian dari strategi nasional membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. 

Penanganan karhutla tidak boleh bersifat sekadar reaktif, melainkan harus menjadi bagian dari prioritas dalam pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap krisis iklim.