Usai Marak Keracunan, 56 Dapur MBG Dinonaktifkan

Jakarta, MI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Sebanyak 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dinonaktifkan setelah muncul laporan kasus dugaan keracunan yang menimpa sejumlah penerima manfaat.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa langkah penutupan diambil untuk memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa.

SPPG yang ditutup adalah SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).

"Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan," kata Nanik melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (29/9/2025).

"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," tambahnya.

Nanik menjelaskan, saat ini 56 SPPG yang dinonaktifkan masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menegaskan, hasil uji tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.

"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," ujarnya.

Program MBG sendiri mendapat sorotan tajam setelah maraknya kasus keracunan di berbagai daerah. Tercatat sejak Januari hingga September 2025, sekitar 5.000 anak mengalami keracunan.

Pemerintah pun menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Program MBG di Kementerian Kesehatan pada Minggu (28/9) siang.

Dalam rapat itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar seluruh kasus keracunan diinvestigasi secara menyeluruh. Presiden juga menginstruksikan agar SPPG yang bermasalah ditutup sementara.

"Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," pungkasnya.