Menteri PU Sampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Unair

Surabaya, MI - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian PU. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur didasarkan pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian dikatakan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo saat memberikan kuliah umum pada acara Dies Natalis ke-71, Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (14/11).

Menurut Menteri PU, arah kebijakan pembangunan infrastruktur adalah untuk menegakkan ideologi bangsa, memperkuat ketahanan pangan, energi dan air, serta mempercepat hilirisasi, membangun ekonomi digital dan hijau, untuk mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan.

“Kementerian PU menerjemahkan arah besar ini dengan menghadirkan infrastruktur yang merata bagi rakyat, ramah lingkungan, dan menopang pemerataan antar-wilayah. Setiap jalan yang dibangun bukan sekadar jalur logistik, tetapi jalur pemerataan kesejahteraan. Setiap bendungan bukan hanya bangunan air, tetapi penyangga kedaulatan pangan dan energi. Itulah makna dari infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga menegaskan, setiap pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU, baik di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan prasarana strategis dirancang untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Infrastruktur juga bukan sekadar proyek fisik, tetapi alat negara untuk melindungi rakyat, memperkuat kemandirian bangsa, dan menegakkan keadilan sosial.

“Seluruh pekerjaan ini dijalankan dengan prinsip, “Lindungi dulu, sejahterakan kemudian.” Kementerian PU menegakkan prinsip itu dalam setiap langkah kerja. Mulai dari membangun irigasi yang menumbuhkan pangan, jalan yang membuka peluang, dan sekolah yang menanam harapan masa depan bangsa,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada bangunan, tetapi berlanjut pada kepercayaan dan kolaborasi. Dari semangat itu, Kementerian PU terus memperkuat kolaborasi hexahelix, yaitu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga pertahanan nasional. 

“Pemerintah menyiapkan arah, dunia usaha membawa inovasi, akademisi memberi dasar ilmiah, dan masyarakat merasakan manfaat nyata. Inilah good governance dalam pembangunan berkeadilan, keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan bangsa,” tambahnya.

Melalui forum akademis ini, sambung Menteri PU, Kementerian PU dan Universitas Airlangga memperkuat komitmen bersama untuk menjalin kolaborasi dalam riset, pendidikan, inovasi pembangunan, serta dukungan terhadap pencapaian SDG’s.

"Kementerian PU menilai perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam mewujudkan Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Menteri PU.

Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga, Muhammad Madyan menyampaikan terima kasih karena keterlibatan langsung pemangku kebijakan dalam ruang intelektual kampus menjadi bukti nyata kuatnya hubungan antara dunia akademis dan sektor pembangunan nasional.

“Kehadiran Menteri PU menjadi bukti kolaborasi akademis dan sektor pembangunan nasional yang sangat strategis. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan global dengan semangat inovasi,” ujar Madyan.

Rektor Madyan menekankan, pembangunan berkelanjutan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kebijakan. 

"Pembangunan berkelanjutan adalah janji lintas generasi untuk memastikan kemajuan yang kita capai hari ini tidak mengorbankan peran generasi mendatang,” tegasnya.