Empat Ruas Jalan dan Dua Jembatan Jadi Prioritas PUPR Malut

Sofifi, MI - Dinas PUPR Malut melalui Bidang Bina Marga pada tahun ini memusatkan perhatian pada pemeliharaan infrastruktur jalan sekaligus pembangunan dua jembatan yang dinilai vital bagi konektivitas. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Malut, Nasrudin Salama, menegaskan bahwa ada empat ruas jalan utama yang saat ini ditetapkan sebagai prioritas pemeliharaan dan tengah menjadi fokus kerja instansinya.

“Pemeliharaan jalan Sofifi, kedua, pemeliharaan jalan ruas Sidangoli-Jailolo, ketiga, pemeliharaan jalan ruas Payahe-Dehepodo, keempat, ruas jalan Saketa-Dehepodo,” ungkapnya saat ditemui Monitorindonesia.com, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Selain jalan, Nasrudin menegaskan bahwa pembangunan jembatan pun tak kalah penting, meski ironisnya baru sebatas masuk meja tender. Hal ini sekaligus menyingkap bagaimana kebutuhan dasar infrastruktur di Malut masih berjalan lamban, tertahan pada proses birokrasi yang seolah tak kunjung rampung.

“Untuk jembatan, tahun ini pembangunan dalam proses tender. Ada dua jembatan, yaitu satu yang kemarin bencana alam di ruas Payahe-Daepodo, yaitu jembatan Lomaito, dalam proses tender, lalu jembatan Mandaong-Bacan,” jelasnya, seakan mengingatkan publik bahwa pembangunan vital di daerah ini kerap mandek di meja rencana, alih-alih segera diwujudkan nyata di lapangan.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Nasrudin tidak hanya menyebutkan soal prioritas pemeliharaan jalan, tetapi juga merinci kebutuhan anggaran untuk pembangunan dua jembatan yang dianggap sangat mendesak. Nasrudin menekankan bahwa keberadaan jembatan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan urat nadi yang menghubungkan aktivitas masyarakat di lintasan penting di wilayah Malut. 

Terlebih, kondisi geografis Malut yang terdiri dari pulau-pulau menjadikan akses transportasi darat sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur jembatan yang kokoh dan layak. Tanpa itu, roda perekonomian dan mobilitas warga akan terus tersendat.

Meski demikian, realisasi pembangunan jembatan tersebut masih harus melewati jalur birokrasi yang berlapis. Tender baru dimulai, sementara kepastian pengerjaan penuh sangat ditentukan oleh APBD Perubahan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya apakah proyek infrastruktur vital itu benar-benar bisa dirampungkan sesuai rencana atau justru berlarut hingga tahun berikutnya. 

Di sinilah Nasrudin mencoba menjawab dengan menyinggung besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing jembatan. Dia merinci, Jembatan Mandaong di Bacan dialokasikan anggaran Rp8 miliar, sedangkan Jembatan Lomaito sekitar Rp7 miliar.

“Kalau tidak salah, jembatan di Bacan itu Rp8 miliar. Kalau di Lomaito, kurang lebih Rp7 miliar. Tahun ini dikerjakan, tapi masih masuk skema tahap satu, karena kita masih menunggu APBD Perubahan. Jadi, apakah itu diselesaikan atau sampai di tahun 2026, sekarang masih dalam proses tender,” terang Nasrudin.

Meski rencana pembangunan dua jembatan strategis di Malut telah mendapat kepastian anggaran, faktanya pelaksanaan proyek masih terhambat pada tahapan administrasi. Persiapan yang panjang, mulai dari penyusunan dokumen hingga proses reviu teknis, membuat masyarakat harus kembali menunggu. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak akan jembatan penghubung yang aman dan layak pakai demi memperlancar arus transportasi barang maupun mobilitas warga.

Keterlambatan ini memperlihatkan betapa proses tender di lingkungan Pemprov Malut tidak bisa berjalan instan. Setiap tahapan harus melalui mekanisme yang ketat, sehingga waktu pengerjaan sering kali tergerus hanya untuk melengkapi syarat formalitas. Situasi inilah yang membuat proyek dua jembatan penting itu masih terhenti pada tahap awal persiapan.

“Jembatan baru mulai dua hari untuk reviu antara PPK dengan Pokja. Sesudah itu baru ditentukan jadwal. Biasanya lelang itu paling cepat 25 hari kalau tidak ada sanggahan,” ujar Nasrudin.

Terkait alokasi dana pemeliharaan, Nasrudin menyebut pagu di setiap ruas jalan tidak sama, di mana ruas jalan Sofifi dialokasikan kurang lebih Rp800 juta, begitu pula ruas jalan Payahe yang kisarannya Rp800 juta, sementara untuk ruas jalan Sidangoli-Jailolo ia mengaku belum hafal detail anggarannya.

“Sementara, untuk pagu anggaran pemeliharaan ruas jalan itu beda-beda. Ruas jalan Sofifi kurang lebih Rp800 juta. Untuk ruas jalan Payahe kisaran Rp800 juta. Sementara untuk ruas jalan Sidangoli-Jailolo, saya kurang hafal,” tuturnya.

Meski kepastian soal APBD Perubahan belum final, Nasrudin menegaskan bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan tidak berhenti. Ia menyebut langkah itu ditempuh dengan skema sementara sambil menunggu kepastian anggaran tambahan.

Menurutnya, pola ini diterapkan agar kerusakan jalan yang ada tidak semakin parah dan tetap bisa dilalui masyarakat, sembari menunggu kepastian tambahan anggaran. Dengan demikian, aktivitas perbaikan minimal tetap berlangsung meski dukungan penuh dari APBD Perubahan belum jalan.

“Diusahakan dengan skema sambil menunggu pagu APBD Perubahan. Untuk pemeliharaan sekarang sudah jalan. Untuk progresnya, saya tidak hafal, nanti tanya di PPK,” tutup Nasrudin. (Jainal Adaran)