Dukung Visi Gubernur Sherly, Dinas PUPR Malut Genjot Konektivitas Jalan dan Jembatan Antarwilayah

Sofifi, MI - Pemprov Malut terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), program prioritas tahun ini difokuskan pada konektivitas jalan dan jembatan sebagai penunjang mobilitas serta pemerataan hasil produksi antar daerah.

Plh. Kabid Bina Marga PUPR Malut, Mohamad Rizal Usman, menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur diselaraskan dengan visi-misi Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

“Penanganan prioritas saat ini menyesuaikan dengan visi misi Ibu Gubernur, terutama soal konektivitas antarwilayah pendukung, seperti pelabuhan dan bandara. Ini yang menjadi perhatian utama,” ujar Rizal saat ditemui Monitorindonesia.com, di ruang kerjanya, Selasa (5/8).

Salah satu fokus utama adalah membuka akses jalan antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat, khususnya kawasan Galela yang dikenal sebagai sentra produksi padi dan komoditas perkebunan.

“Petani di Toliwang, Kecamatan Kao Barat, kesulitan menjual hasil panen ke Halbar karena harus memutar jauh lewat persimpangan Dodinga. Karena itu, kita genjot pembangunan jalan dari Kao menuju Togoreba di Tabaru, Halbar,” jelas Rizal.

Untuk proyek ini, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp33 miliar. Namun, ia menyebut detail nilai kontrak menunggu penawaran resmi dari pihak penyedia yang akan difinalisasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain ruas tersebut, proyek jalan penghubung dari Kecamatan Ibu ke Desa Kedi, Kecamatan Loloda juga dikerjakan dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Adapun jalan dari Kedi menuju Galela masuk dalam pergeseran anggaran tahap kelima dengan nilai lebih dari Rp30 miliar.

“Jalan-jalan ini memang belum sepenuhnya tuntas, tapi sebagian ruas sudah bisa dilalui masyarakat. Utamanya Toreba–Togolabi Tua sudah rampung. Ini sangat penting agar hasil pertanian bisa langsung dijual ke Halbar,” jelas Rizal.

Tak hanya membangun akses baru, PUPR Malut juga melakukan pemeliharaan jalan di dalam ibu kota Sofifi dan Kota Ternate. Keduanya merupakan aset strategis Pemprov yang wajib dijaga kualitasnya.

“Jalan di Sofifi sebagian berlubang, jadi kita lakukan pemeliharaan. Setiap tahun pasti kita anggarkan karena ini ibu kota provinsi. Di Ternate pun sudah full aspal, tinggal pemeliharaan rutin,” imbuhnya.

Dengan keterbatasan APBD, Pemprov Malut tidak tinggal diam. Gubernur Sherly Tjoanda aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat demi merealisasikan proyek strategis daerah melalui pendanaan APBN.

“Alhamdulillah, sudah ada respons dari kementerian. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, kita sudah usulkan beberapa ruas di Halsel, Sofifi, dan Ternate,” katanya.

Seluruh dokumen pengusulan sudah lengkap dan diinput dalam sistem. Kini, tinggal menunggu hasil verifikasi dari Balai Jalan. Nilai anggarannya belum bisa dipastikan karena akan ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Yang jelas, kita usulkan full sesuai panjang ruas jalan. Data pastinya harus kita verifikasi dulu,” jelas Rizal.

Tak tanggung-tanggung, Pemprov Malut melalui Gubernur Sherly telah mengajukan total usulan anggaran sebesar Rp8 triliun ke Kementerian PUPR untuk pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan dalam lima tahun mendatang.

“Ibu Gubernur menginginkan semua program strategis bisa tuntas di masa jabatannya. Maka itu, beliau aktif berkoordinasi dengan pusat agar pembiayaan dari APBN bisa masuk,” ujarnya.

Inpres Jalan Daerah yang dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan juga menjadi andalan. Proyek-proyek yang sempat tertunda di masa pemerintahan sebelumnya karena kendala dokumen kini telah difinalisasi dan kembali diusulkan tahun ini.

Di tahun anggaran 2025, Pemprov juga menjadwalkan rehabilitasi tiga jembatan vital, yaitu jembatan di Panamboang, Halmahera Selatan, jembatan Kali Oba II, dan satu jembatan lagi di Oba Selatan.

Seluruh proses pengadaan kini tengah berlangsung melalui sistem e-katalog sesuai arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja infrastruktur.

“Saat ini dua jembatan di wilayah Oba masih dalam tahap identifikasi penyedia melalui e-katalog. Semua arahnya ke sana,” ujar Rizal. (Jainal Adaran)