Kemenkop Disebut Intervensi Mahkamah Agung soal Pailit KSP Intidana

Aan Sutisna

Diperbarui 18 Juni 2022 18:43 WIB

Kemenkop Disebut Intervensi Mahkamah Agung soal Pailit KSP Intidana

Semarang, MI - Mahkamah Agung (MA) diminta abaikan intervensi yang diduga dilakukan Kemenkop dan UKM dalam putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Hal tersebut disampaikan Yosep Parera, kuasa hukum 10 anggota KSP Intidana dalam gugatan pembatalan perdamaian PKPU terhadap koperasi tersebut dikabulkan oleh MA, di Semarang, Sabtu (18/6). Menurut dia, Kementerian Koperasi dan UKM mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum ke MA terhadap putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tentang Kepailitan KSP Intidana. Keberadaan surat tersebut terungkap setelah diunggah dalam laman resmi Instagram Kementerian Koperasi dan UKM beberapa hari lalu. Yosep Parera menilai terdapat ketidakwajaran terhadap surat yang dilayangkan Kementerian Koperasi itu. Dikatakan pula bahwa putusan pailit terhadap KSP Intidana dibacakan dalam sidang di MA pada tanggal 31 Mei 2022. "Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2022, Kementerian Koperasi langsung menyurati MA untuk memohon perlindungan hukum," katanya. Dalam surat tersebut, kata dia, dijelaskan tentang akibat putusan pailit yang nantinya berdampak pada hak simpanan anggota menjadi tidak terlindungi. Selain itu, dalam surat tersebut juga menyebut hilangnya kewenangan pengawasan Kementerian Koperasi akibat aset koperasi akan berada di bawah kurator. Kementerian Koperasi juga menyebut bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan sehingga kepailitan koperasi hanya bisa diajukan setelah adanya persetujuan rapat anggota. Padahal, lanjut dia, salinan putusan tersebut seharusnya dikirimkan dahulu ke PN Semarang sebagai pengadilan yang mengadili perkara itu di tingkat pertama. "Setelah salinan putusannya diterima PN Semarang, kurator yang ditunjuk bisa mulai mengurus masalah kepailitan ini," katanya. Seharusnya, menurut dia, Kementerian Koperasi memahami permasalahan hukum yang terjadi di KSP Intidana sejak 2016 hingga akhirnya diajukan gugatan PKPU yang berujung putusan pailit ini. "Kementerian Koperasi ini paham prosedur hukum. Akan tetapi, diduga tetap melakukan intervensi," katanya. Oleh karena itu, Yosep mengirimkan surat ke Kementerian Koperasi untuk meminta klarifikasi tentang surat intervensi terhadap MA itu. Surat juga dilayangkan ke MA yang berisi apresiasi dan dukungan karena lembaga independen tersebut tidak mampu diintervensi oleh lembaga mana pun. Sebelumnya, 10 anggota KSP Intidana menggugat pembatalan perjanjian damai atas putusan PKPU koperasi tersebut di PN Semarang. Gugatan itu dilayangkan setelah KSP Intidana tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan simpanan sesuai dengan jadwal. Gugatan tersebut ditolak pada pengadilan tingkat pertama di PN Semarang, sedangkan di tingkat kasasi, gugatan tersebut dikabulkan MA. #Kemenkop dan UKM #Kemenkop dan UKM #Kemenkop dan UKM Sumber: Antara

Topik:

Mahkamah agung Kemenkop UKM koperasi simpan pinjam pn semarang

Kemenkop Disebut Intervensi Mahkamah Agung soal Pailit KSP Intidana

Berita Sebelumnya

Berkunjung ke Hambalang, Prabowo Ajari Gibran Berkuda

Berita Selanjutnya

Zulhas Serahkan Masalah Minyak Goreng ke Luhut, Demokrat: Saya Merasa Geli

Berita Terkait

MA Anulir Vonis Lepas Wilmar Cs di Kasus Korupsi Ekspor CPO, Wajib Bayar Rp 17,7 Triliun!

Mengerikan! DPR Bilang Gedung MA Bisa Roboh jika Semua Hakim Penerima Suap Zarof Ricar Dibongkar

MA Sunat Vonis Setnov Jadi 12 Tahun 6 Bulan Penjara

MA Kabulkan Uji Materi PP Nomor 26 Tahun 2023: Pemerintah Dilarang Ekspor Pasir Laut

Eks Pejabat MA Zarof Ricar Akui Terima Rp 200 Miliar Hasil Pengurusan Perkara

Sahroni Minta MA Tunda Mutasi-Promosi Hakim Eko Aryanto

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K