DPR Meminta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pendidikan Kota Depok

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 30 November 2022 15:57 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menegaskan bahwa pembangunan masjid di SDN Pocin 1 sebenarnya bisa ditunda untuk jaminan siswa yang sedang belajar di sekolah tersebut. Sebaiknya pemerintah Kota Depok peka terhadap dunia pendidikan dan jangan seenaknya membangun sesuatu yang belum jelas manfaatnya. "Sempat saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Depok, perlu percepatan penanganan menyangkut soal relokasi ini. Jadi mereka seolah-olah ada semacam pekerjaan yang tidak dituntas-tuntaskan dan jangan sampai pendidikan dibarter oleh rencana pembangunan yang menurut saya belum jelas kebermanfaatannya," ucapnya kepada wartawan, Rabu, (30/11). Ia khawatir jangan sampai pembangunan masjid ini di anggap hanya sebagai barter dengan mengorbankan sekolah. Sebaiknya pembangunannya bisa ditunda agar siswa belajar lebih baik lagi. "Dan jangan sampai dibarterkan, dinegosiasikan, dengan rencana pembangunan yang sebetulnya bisa ditunda," tuturnya. Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara detail tujuan dari pembangunan masjid tersebut memiliki urgensi yang pasti atau tidak. "Saya tidak tahu persis ya apa rencana di balik pembangunan masjid itu yang, lalu, harus mengorbankan sekolah, gitu. Saya belum ketemu urgensinya sama sekali," ujarnya. Huda menegaskan urusan lembaga pendidikan di tataran SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam konteks ini yakni Pemkot Depok. Meskipun demikian, dia mendorong Kemendikbudristek mengambil langkah agar persoalan ini selesai. "Ya kewenangan SD, SMP, kan memang ada di pemerintah daerah kabupaten/kota, tapi saya merasa kalau ini sudah menjadi semacam protes, keresahan, saya kira Kemendikbud harus mengambil langkah untuk mengkoordinasikan, memastikan, bahwa ketidaknyamanan ini harus disudahi dan minta kepada Pemda Kota Depok untuk menyelesaikan kasus ini," pungkasnya. (MI/Adi) #Kemendikbudristek

Topik:

DPR RI kemendikbudristek

Berita Sebelumnya

UU IKN Seumur Jagung Mau Direvisi, Mardani Ali Sera: Air Didulang Terpercik Wajah Sendiri

Berita Selanjutnya

Provokatif! Sifat Benny Ramdhani Disebut Premanisme, Brutal, Anti Kritik

Berita Terkait

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) (Kejagung) (Foto: Dok/MI)

Kejagung Terima Pengembalian Uang Terkait Kasus Chromebook dari Sejumlah Pihak

11 Oktober 2025 13:50 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Nasional
Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Mardani Ali Sera: Pemilu Suriah Jadi Langkah Menuju Stabilitas dan Persatuan Bangsa

6 Oktober 2025 14:22 WIB

Hukum
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (Foto: Istimewa)

Legislator Dorong Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran Dalam Peristiwa Ambruknya Ponpes Al Khoziny

6 Oktober 2025 12:45 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

5 Oktober 2025 19:01 WIB