Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel: Amanat Konstitusi Indonesia

Jakarta, MI - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mendapatkan dukungan atas kebijakan luar negeri yang menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. 

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, menyatakan apresiasi terhadap sikap tegas Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang menolak isu normalisasi tersebut.

Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap Kemlu yang merupakan cerminan konstitusi Indonesia. 

Dia berharap agar sikap tegas Kemlu tersebut didukung secara bulat oleh seluruh jajaran pemerintahan, terutama kementerian bidang ekonomi.

Menurut Jazuli, normalisasi hubungan dengan Israel tidak dapat diterima mengingat tindakan penjajahan dan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.

"Penolakan terhadap Israel adalah amanat konstitusi Indonesia yang mengamanatkan untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia," katanya, Senin (15/4/2024).

Jazuli juga menyatakan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel akan melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berdiri tegak dalam membela hak-hak rakyat Palestina.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, menepis isu tentang rencana normalisasi hubungan dengan Israel.

Iqbal menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama di tengah situasi kekejaman yang terjadi di Gaza.

"Indonesia akan tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan berada di garis terdepan untuk membela hak-hak bangsa Palestina," tegasnya.

Terkait proses keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Iqbal menyatakan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan bergantung pada kesiapan Indonesia.

Dengan dukungan dari Fraksi PKS dan konsistensi Kemlu RI, sikap Indonesia yang menolak normalisasi hubungan dengan Israel tetap kokoh sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang mengutamakan prinsip kemanusiaan dan solidaritas internasional.