Golkar Usung Bobby Sebagai Cagub Sumut, Pengamat: Bukti Airlangga di Bawah Ketiak Jokowi

Jakarta, MI - Partai Golkar Resmi mengusung nama menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Medan Bobby Nasution, untuk maju sebagai bakal calon gubernur (cagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) 2024. 

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menilai penugasan kepada Bobby merupakan bukti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. 

"Penetapan Bobby Nasution oleh Partai Golkar semakin menunjukkan bahwa Airlangga Hartanto "di bawah ketiak" Joko Widodo," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com Jumat (21/6/2024). 

Padahal kata Fernando, Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pileg Sumut 2024 semestinya mendukung kader internalnya untuk diusung di Pilgub Sumut. 

"Sebagai peraih terbanyak kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah selayaknya mengusung kadernya sendiri untuk mengikuti kontestasi pilkada Sumatera Utara," ujar Fernando. 

"Apalagi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck) berhasil meningkatkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPR RI," lanjutnya. 

Sehingga sudah sepantasnya bagi Ijeck mendapatkan apresiasi dari Golkar untuk dicalonkan sebagai cagub Sumut. 

"Sudah selayaknya Ijeck mendapatkan apresiasi diusung sebagai calon gubernur Sumatera Utara, karena pernah menjadi Wakil Gubernur pada periode sebelumnya dan sangat diperhitungkan apabila mengikuti kontestasi," pungkasnya. 

Apalagi kata dia, Ijeck berhasil meningkatkan kursi Partai Golkar dari 15 menjadi 22 kursi, sedangkan Bobby yang merupakan kader Partai Gerindra hanya mendapatkan perolehan 13 kursi yang sebelumnya Gerindra mendapatkan 15 kursi pada Pileg Sumut 2019.

"Selain itu, Bobby saat ini merupakan kader Partai Gerindra yang perolehan kursi DPRD Sumatera Utara jauh dibandingkan perolehan suara Golkar," tukasnya. 

Atas dasar itu kata Fernando, Airlangga Hartarto semestinya dicopot dari posisi Ketum Golkar karena terbukti berada di bawah kendali Jokowi. 

"Sudah selayaknya Airlangga Hartanto diganti dari posisinya sebagai Ketua Umum, sehingga Partai Golkar tidak selalu dibawah kendali Jokowi yang ke depan tidak akan memberikan manfaat bagi Partai Golkar," tandasnya.