Fauzi Amro Sebut Masih Ada Kepala Desa Yang Diintimidasi APH Terkait Dana Desa

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyebutkan, masih adanya intimidasi terhadap kepala desa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) meskipun audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP tentang pengelolaan dana desa sudah clear and clean.

“Ketika rekomendasi BPKP sudah keluar, audit sudah dilakukan, seharusnya kepala desa tidak lagi dipermasalahkan. Tapi kenyataannya, mereka sering dibuli-buli oleh aparat penegak hukum dengan alasan laporan masyarakat dan lain-lain. Ini masalah klasik,” ujar Fauzi Amro, Jakarta, Kamis (10/7)

Ia menyayangkan jika hasil audit BPKP yang telah disosialisasikan berulang kali menjadi tidak efektif dan hanya dianggap formalitas belaka. Menurutnya, hal tersebut mengarah pada pemborosan anggaran negara jika tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Kalau tidak ada tindak lanjut yang kuat, audit itu hanya basa-basi saja. Hanya menghabiskan anggaran. Tapi kalau ditingkatkan statusnya dengan kerja sama yang konkret antara BPKP dan APH, maka audit BPKP akan lebih memiliki kekuatan hukum dan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan,” ungkap  anggota DPR dari Sumsel I itu.

Oleh karena itu, ia mendorong BPKP menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak kepolisian dan kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan, serta untuk memastikan perlindungan terhadap aparatur desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan rekomendasi audit.