Waka DPR Minta APH Tindak Tegas Praktik Culas Pengoplosan Beras Premium

Jakarta, MI- Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan menindak praktik-praktik culas pengoplosan beras premium. Ia menyebut praktik culas tersebut telah merugikan masyarakat. 

"Hal-hal kayak gini ini kan harus sudah dihentikan. Nanti biarkan APH yang akan turun," kata Cucun, Minggu (13/7/2025).

Menurut Cucun, APH dapat membawa praktik culas pengoplosan beras premium ini ke ranah hukum. Sebab praktik culas yang dilakukan beberapa produsen beras premium ini telah meruggikan masyarakat Rp 100 triliun pertahunnya. 

"Kan sekarang juga terkait Pertamina kemarin Patra Niaga seperti melakukan itu (dibawa ke ranah hukum), kita berharap kalau misalkan laporan-laporan di bawah, ini sudah hal yang merugikan orang banyak, biarkan nanti aparat penegak hukum," kata Cucun.

Lebih lanjut, Cucun mengatakan bahwa Komisi III DPR mendorong kementerian/lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara masif di beberapa daerah terkait praktik pengoplosan beras premium ini. 

"Dan kita juga akan dorong nanti dari Komisi III, kalau memang itu kejadiannya sangat masif di beberapa daerah untuk memeriksa," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya praktik pengoplosan beras premium. Ia mengatakan bahwa beras tersebut dikemas seolah-olah beras dengan kualitas premium, padahal isi dari kemasan tersebut hanya berisi beras biasa. 

"Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram," kata Arman, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Ia menyebut bahwa praktuk curang pengoplosan berad premium ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat mencapai angka Rp 100 triliun pertahunya.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," ujarnya.