Kekayaan Arilangga Hartarto yang Kudu Digarap di Korupsi CPO

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi sorotan publik terkait dengan laporan harta kekayaannya yang mencapai Rp411,7 miliar, menjadikannya salah satu menteri terkaya di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. 

Harta tersebut termasuk tanah dan bangunan, kas, surat berharga, serta sejumlah aset lainnya. Namun, di balik kekayaannya yang mencolok, nama Airlangga juga ikut terseret dalam perdebatan tentang korupsi, terutama yang berkaitan dengan ekspor CPO dan skandal minyak goreng.

Harta Kekayaan Airlangga Hartarto

Dilansir melalui LHKPN yang telah dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Maret 2024, harta kekayaan Airlangga mencapai Rp411.677.681.844. 

Kekayaan tersebut meliputi beberapa aset termasuk 7 tanah dan bangunan sebesar Rp107.895.026.002, kas dan setara kas Rp305.846.483.361, hingga surat berharga Rp56.434.996.702. Senin (14/4/2025).

Dengan kekayaan yang sangat besar, layakkah kekayaan Airlangga tak tersentuh dalam penyidikan? Di tengah dorongan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, penelusuran asal-usul kekayaan Airlangga menjadi penting.

Nama Airlangga Berseliweran di Skandal Minyak Goreng

Namun, sorotan tajam tak hanya datang dari jumlah kekayaannya. Nama Airlangga ikut terseret melalui Lin Che Wei, seorang ekonom yang menjabat sebagai anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian yang secara langsung menangani urusan pangan dan pertanian, termasuk isu kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 hingga kini. 

Menurut para penyidik di Kejagung, para terdakwa korupsi minyak goreng, termasuk Lin Che Wei, berulang kali menyebut nama Airlangga Hartarto dan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang berperan besar dalam membuat kebijakan penanganan kelangkaan minyak goreng.

Penyidik mulai menggali peran Airlangga dan Lutfi dalam dalam pemeriksaan Lin Che Wei pada 13 Juni 2022. 

Pertanyaan penyidik kepada Lin Che Wei hanya berfokus pada peran Airlangga dan Lutfi dalam kebijakan minyak goreng serta penggunaan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

BPDPKS adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola pungutan ekspor dari perusahaan sawit. Sementara Airlangga Hartarto menjabat Ketua Komite Pengarah BPDPKS.

Pada 2021 silam, dana yang terkumpul di BPDPKS mencapai Rp 71,6 triliun. Penentu penggunaan alokasi dana BPDPKS adalah Komite Pengarah BPDPKS. 

Namun dana BPDPKS belum sempat dikucurkan karena aturan pengendalian harga minyak goreng berganti. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 gagal mengembalikan stok minyak goreng.

Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan saat itu menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 pada 24 Januari 2022. 

Aturan itu menerapkan larangan terbatas kepada produsen mengekspor minyak sawit mentah dan sejumlah produk turunannya untuk menjaga stok domestik. Namun demikian minyak goreng tetap langka.

Tak lama kemudian, keluarlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 pada 15 Februari 2022. Aturan ini mewajibkan perusahaan memasok 20 persen total ekspor CPO mereka untuk kebutuhan dalam negeri, yang dikenal dengan sebutan domestic market obligation (DMO). Perusahaan yang memenuhi rasio itu akan mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Kejaksaan Agung menemukan penyelewengan dalam pengambilan kebijakan penyelesaian kelangkaan minyak goreng. Dari aturan yang berganti-ganti itu, jaksa menilai ada kerugian negara. 

"Kami sedang mengusut perbuatan signifikan yang melawan hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana kala itu kepada Monitorindonesia.com.

Bahwa Airlangga diduga mempengaruhi sejumlah kebijakan kelangkaan minyak goreng yang menguntungkan perusahaan kelapa sawit. Sementara Lutfi menjadi pelapis Airlangga dalam mengambil kebijakan. 

Dalam sebuah pemeriksaan, Lin Che Wei mengaku kerap berkomunikasi dengan Airlangga mengenai persoalan minyak goreng. Pada 27 Januari 2022, misalnya, dia diminta Airlangga membuat presentasi implementasi distribusi minyak goreng serta penghitungan kebutuhan dana BPDPKS. 

Lin Che Wei juga melaporkan berbagai hasil rapat dengan pengusaha kelapa sawit yang membahas kelangkaan minyak goreng. 

Lin Che Wei juga mengaku menghadiri berbagai rapat bersama Komite Pengarah BPDPKS yang dipimpin Airlangga. Rapat itu mengundang narasumber utama BPDPKS pada periode Januari-awal Februari 2022. 

Kala itu, Narasumber utama BPDPKS terdiri atas empat pengusaha kelapa sawit, yakni Franky Oesman Widjaja dari Sinar Mas Group; Martias Fangiono dari First Resources; Martua Sitorus, pendiri Wilmar Group; dan Arif Patrick Rahmat dari PT Triputra Agro Persada. Dalam rapat itu, Airlangga memimpin keputusan menyalurkan Rp 7 triliun subsidi minyak goreng dari dana BPDPKS.

Penyidik Kejaksaan Agung menyebut Lin Che Wei sebagai penghubung pengusaha kelapa sawit dengan Airlangga dan Lutfi. Misalnya, dalam perubahan kebijakan menjadi skema larangan terbatas pada rapat 24 Januari 2022. Lutfi meminta Lin Che Wei menyampaikan perubahan itu kepada Airlangga. 

Tiga hari kemudian, Lutfi membahas perubahan kebijakan tersebut bersama para narasumber utama BPDPKS tersebut.

Seorang sumber di Kejaksaan Agung mengatakan Airlangga mengetahui semua isi rapat antara Lin Che Wei, Kementerian Perdagangan, dan para pengusaha kelapa sawit. 

Meski jaksa belum menemukan Airlangga mendapatkan keuntungan finansial dari perannya dalam kasus ini, kebiiakan-kebijakannya cenderung menguntungkan pengusaha sawit.

Dengan kesaksian dan pernyataan Lin Che Wei, jaksa meluaskan pertanyaan untuk Airlangga. Tak hanya mengenai dampak kerugian negara akibat kelangkaan minyak goreng, jaksa juga bertanya ihwal penggunaan dana sawit BPDPKS untuk subsidi produksi biodiesel B30. 

Subsidi ini diberikan kepada pengusaha sebagai insentif produksi campuran solar dan minyak nabati dengan rasio 70:30 persen itu.

Dua jaksa mengatakan kerugian negara akibat penggunaan dana sawit ini mencapai triliunan rupiah. Ketika dimintai konfirmasi soal ini, Ketut tidak menampik hitungan jaksa. "Tapi saya belum mendapatkan informasi detailnya," katanya.